Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
TIM seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sebanyak 10 anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan yang akan bertugas mengawal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti.
Berdasarkan surat pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Papua Pegunungan periode 2023-2028 nomor 011/TimselProv-Gel.1.Pu/04/95/2023 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028 dipaparkan ke-10 Anggota KPU Papua Pegunungan telah terpilih.
Mereka adalah Aminastri Kogoya, Ansar S, Astri Gombo, Daniel Jingga, Johny Hesegem, Lais Wenda, Melkianus Kambu, Naftali Paweka, Parlindungan Simanjuntak, dan Sepius Mirin.
Baca juga: Empat DOB di Papua Gunakan Kantor KPU Sementara
Apresiasi Kinerja Tim Seleksi Calon Anggota KPU
"Kami berterima kasih kepada timsel dan mengapresiasi kerja kerasnya dalam menetapkan 10 nama yang akan menjadi 'pengawal' pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Pegunungan," kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jayawijaya, Andi Rumbiak, dalam keterangan persnya, Selasa (28/3).
Baginya, mereka yang terpilih adalah putra-putri terbaik di Papua Pegunungan yang akan menjadi the guardian untuk Pemilu 2024 di daerah tersebut.
Baca juga: Legislator Sesalkan RAPBD Nduga 2023 belum Ditetapkan
Apalagi, Papua Pegunungan merupakan provinsi yang baru diketok palu oleh DPR RI pada 30 Juni 2022 lalu dan dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
"Saya berharap dan meminta seluruh warga Papua Pegunungan, terkhusus di wilayah Lapago bisa menerima hasil penetapan Timsel ini dengan jiwa besar. Tidak usah diperdebatkan lagi sebab Timsel telah bekerja sesuai prosedur yang berlaku," ujar Andi.
Pemilu Pertama Bagi Warga Pupua Pegunungan
Diingatkan, Pemilu 2024 merupakan kali pertama bagi warga Papua Pegunungan pasca ditetapkan sebagai provinsi. "Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar," serunya.
Baca juga: Partai Garuda Papua Pegunungan Gelar Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024
Pasca-penetapan ini, Andi meminta agar segera ke-10 Anggota KPU Papua Pegunungan bisa segera ditetapkan dan dilantik sehingga dapat masuk pada tahapan-tahapan Pemilu selanjutnya di daerah otonomi baru (DOB) tersebut.
"Masih banyak tugas-tugas yang harus dijalankan oleh para anggota KPU Papua Pegunungan ini. Kita berikan mereka kesempatan untuk bekerja dan berkoordinasi, baik dengan stakeholders di tingkat lokal maupun dengan Pemerintah Pusat," tukasnya. (RO/S-4)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Jika KPU tidak segera bertindak dikhawatirkan permasalahan itu bisa berujung pada konflik horizontal
Menurut dia, proses seleksi Bawaslu di Provinsi Papua Selatan berlangsung tidak transparan, terkesan terburu-buru, dan diduga melayani kepentingan politik pihak tertentu.
Panitia seleksi Calon Anggota BNSP mengundang warga Negara Indonesia terbaik untuk mengikuti seleksi Calon Anggota BNSP Periode 2023 – 2028
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
Sangat disayangkan praktik kotor seperti ini terjadi hanya untuk mengamankan kepentingan politik.
Ke-10 nama itu dianggap sudah memenuhi kriteria berdasarkan kemampuan dan hasil seleksi yang dilakukan secara independen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved