Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KETUA Komisi A DPRD Kabupaten Nduga Leri Gwijangge menyesalkan molornya penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun 2023 Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan yang sampai saat ini belum kunjung selesai.
Akibatnya, lanjut dia, banyak kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan akomodasi kepentingan rakyat jadi terbengkalai.
"Kami sangat sesalkan, sampai dengan bulan ketiga ini, RAPBD Tahun 2023 di Nduga belum juga selesai. Padahal, kegiatan pemerintah dan pelayanan publik harus terus berjalan. Tapi mau jalan bagaimana kalau APBD-nya belum ditetapkan? Ini pemerintah harus segera atasi dan kami minta agar serius," ucap Leri dalam keterangannya, Kamis (16/3).
Ia mendorong Pemkab Nduga serius dan sepenuh hati mengerjakan RAPBD supaya bisa segera ditetapkan, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RAPBD semestinya paling lambat sudah ditetapkan awal Februari.
Baca juga: BPBD Klaten Gelar Rakor Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Gunung Merapi
Adapun alasan konflik, menurut Leri, tidak bisa dijadikan alasan APBD terlambat, sebab proses penyusunan dari RKPD, KUA, PPAS, hingga RAPBD sudah terlambat hingga membuat penetapan juga lambat.
"Jangan jadikan itu alasan. Sebab kami juga tahu bahwa sebenarnya kalau pihak eksekutif serius, punya kapasitas, maka pekerjaan ini tidak bisa terbengkalai," tegasnya.
Selain itu, kata dia, selama tiga tahun terakhir tata kelola pemerintahan dan pekerjaan pembangunan di Kabupaten Nduga dinilai berjalan di tempat.
"Ini kami sampaikan agar jadi catatan sehingga Pj (Penjabat) Bupati (Namia Gwijangge) sekarang fokus pada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pusat bagaimana membenahi semua instansi yang pelayanannya hampir tidak berjalan dengan efisien dan tepat waktu," pungkas Leri. (I-2)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Edison Gwijangge berharap setelah momentum pembebasan Pilot Philip, wilayah Papua menjadi lebih aman dan kondusif.
Upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua melibatkan banyak pihak mulai dari tokoh masyarakat hingga gereja.
Partai NasDem resmi mengusung Dinard Kelnea dan Yoas Beon untuk Pemilihan Bupati Nduga, Papua Pegunungan, pada Pilkada Serentak 2024.
Hingga Mei 2024, terdapat 32 provinsi dan 399 kabupaten/kota di Indonesia yang dikategorikan sebagai daerah berisiko tinggi transmisi polio.
DUA kelompok masyarakat bertikai di Kota Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu, (17/2). Akibatnya, tiga warga sipil dan satu prajurit TNI terluka.
Kerusuhan terjadi saat penghitungan surat suara hasil pencoblosan pemilihan anggota legislatif (pileg) di Distrik Giselema Kabupaten Nduga, Papua, Kamis (15/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved