KETUA Komisi A DPRD Kabupaten Nduga Leri Gwijangge menyesalkan molornya penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun 2023 Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan yang sampai saat ini belum kunjung selesai.
Akibatnya, lanjut dia, banyak kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan akomodasi kepentingan rakyat jadi terbengkalai.
"Kami sangat sesalkan, sampai dengan bulan ketiga ini, RAPBD Tahun 2023 di Nduga belum juga selesai. Padahal, kegiatan pemerintah dan pelayanan publik harus terus berjalan. Tapi mau jalan bagaimana kalau APBD-nya belum ditetapkan? Ini pemerintah harus segera atasi dan kami minta agar serius," ucap Leri dalam keterangannya, Kamis (16/3).
Ia mendorong Pemkab Nduga serius dan sepenuh hati mengerjakan RAPBD supaya bisa segera ditetapkan, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RAPBD semestinya paling lambat sudah ditetapkan awal Februari.
Baca juga: BPBD Klaten Gelar Rakor Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Gunung Merapi
Adapun alasan konflik, menurut Leri, tidak bisa dijadikan alasan APBD terlambat, sebab proses penyusunan dari RKPD, KUA, PPAS, hingga RAPBD sudah terlambat hingga membuat penetapan juga lambat.
"Jangan jadikan itu alasan. Sebab kami juga tahu bahwa sebenarnya kalau pihak eksekutif serius, punya kapasitas, maka pekerjaan ini tidak bisa terbengkalai," tegasnya.
Selain itu, kata dia, selama tiga tahun terakhir tata kelola pemerintahan dan pekerjaan pembangunan di Kabupaten Nduga dinilai berjalan di tempat.
"Ini kami sampaikan agar jadi catatan sehingga Pj (Penjabat) Bupati (Namia Gwijangge) sekarang fokus pada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pusat bagaimana membenahi semua instansi yang pelayanannya hampir tidak berjalan dengan efisien dan tepat waktu," pungkas Leri. (I-2)
