Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KAWANAN rampok dengam modus pecah kaca mobil, Rabu (1/3) beraksi di halaman parkir Gedung Korpri, Cianjur Jawa Barat. Akibatnya, uang Dana Desa sebesar Rp146.061.000 yang baru dicairkan Kepala Desa Cisujen Kecamatan Takokak, Uum Suanda raib digondol kawanan rampok.
Berdasarkan informasi, peristiwa terjadi saat Uum Suanda bersama Bendahara Desa Cisujen, Asep Ganur Muhajir hendak menghadiri acara Forum SKPD di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di kawasan Gedung Korpri.
Namun, setiba di lokasi acara Forum SKPD sudah selesai. Uum bersama Asep kemudian menemui Camat Takokak yang tengah berada di kantin sedangkan uang yang baru dicarikan dari Bank BJB yang tersimpan di dalam tas ditinggal di dalam mobil. "Saat kembali ke tempat parkir, kaca belakang mobil sebelah kanan sudah pecah dan yang Dana Desa tersebut raib," kata Camat Takokak Budi Rahayu, Rabu (1/3).
Kejadian itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. "Sudah ditangani Polsek Karangtengah," pungkas Budi. (OL-15)
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Serangan hama terjadi di lahan sawah yang berada di Kampung Pasirangin, Babakan, Pasirmalaka, Pasirkunci, dan Pasirsasaungan.
Pembangunan renovasi bangunan rutilahu milik almarhum dikerjakan setelah terlebih dulu dilakukan survei dan kajian.
Data anak yang kedapatan tidak sekolah itu diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pendataan dilakukan melalui hasil survei pada tahun lalu.
Upaya mensterilkan lahan eks TPA Pasirsembung akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Rute kereta api wisata Jaka Lalana diharapkan bisa memperkuat potensi penerimaan pendapatan daerah karena Cianjur akan menjadi destinasi para wisatawan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved