Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan apresiasi atas layanan yang diberikan oleh Puskesmas Sota, Merauke, Papua Selatan yang tidak hanya memberikan layanan kesehatan terhadap masyarakat Indonesia saja namun juga memberikan layanan terhadap masyarakat Papua Nugini yang mengalami berbagai permasalahan kesehatan di daerah perbatasan.
“Tentunya dengan pekerjaan mereka yang ekstra semacam ini, mengurus berbagai hal yang juga ternyata bukan cuma dari dana yang ada, tapi juga menyita energi dan biaya yang mereka miliki sendiri. Tentunya kami akan membahas dengan Kemenkes untuk mencari apakah ada semacam sebuah insentif atau penghargaan kepada teman-teman nakes yang bekerja di daerah perbatasan negara seperti di Puskesmas Sota ini,” ungkap Melkiades, usai mengunjungi Puskesmas Sota, Merauke, Papua Selatan, Jumat (17/2)
“Apa yang yang sudah mereka kerjakan ini juga kemudian bisa mendapatkan sebuah penghargaan (reward) dari negara. Tentunya ini akan kita carikan mekanismenya, regulasinya yang tepat sehingga nanti bisa memenuhi aspirasi yang disampaikan Nakes yang ada di Puskesmas Sota.” ungkapnya.
Sementara terkait fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas Sota, Melkiades sampaikan bahwa akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat seperti salah satunya Lab Ultrasonography (USG) yang akan berguna Nakes dalam memeriksa perkembangan janin yang diakndung oleh ibu hamil tersebut.
Baca juga : Program Beasiswa PIP Perlu Makin Masif Disosialisasikan
l“Memang USG ini rencananya akan diberikan kepada seluruh Puskesmas di Indonesia, termasuk yang di Sota ini. Memang ini soal waktu saja, tapi tahun ini dipastikan pasti akan terkirim ke berbagai Puskesmas termasukPuskesmas Sota,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan, sangat sulit mencari tenaga kesehatan (Nakes) yang mau ditempatkan di daerah perbatasan seperti di Puskesmas Sota yang berbatasan langsung antara Indonesia-Papua Nugini.
“Kita apresiasi mereka (Nakes) yang mau ditempatkan di daerah perbatasan ini, kesejahteraan mereka juga harus lebih diperhatikan agar mereka juga bisa nyaman dalam memberikan pelayanan,” tutup Nurhadi. (RO/OL-7)
Beberapa orang terlihat membawa kursi, lampu, kursi, koper, speaker studio dan kasur keluar dari rumah yang disebut milik Eko Patrio, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.
Rakyat tetap paham jika pangkal persoalan adalah DPR dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat.
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
BKD Sulsel redistribusi 800 tenaga kesehatan ke 7 rumah sakit daerah untuk optimalkan SDM dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh Sulawesi Selatan.
IDAI menyambut baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved