Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberikan arahan kepada 50 anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi pada kegiatan bertajuk “Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2023” Kamis, (26/1).
Yudian berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman segenap anggota DPRD Provinsi Jambi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.
“Diharapkan segenap anggota DPRD Provinsi Jambi dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perannya sebagai wakil dari masyarakat Jambi,” tuturnya.
Fungsi penyusunan legislasi, pembahasan anggaran, serta pengawasan harus diilhami dan dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
“Penting agar dapat menyusun peraturan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya fungsi penganggaran, agar dapat menetapkan kebijakan anggaran yang berkeadilan sosial. Dan dalam hal pengawasan, agar dapat menjamin bahwa penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Baca juga : Pancasila Dalam Tindakan, BPIP dan BKKBN Siap Entaskan Stunting
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan Bimbingan Teknis tersebut sangat bermakna bagi para wakil rakyat Jambi. Edi mengatakan komitmennya untuk senantiasa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk masyarakat Provinsi Jambi.
“Ideologi Pancasila dan 4 pilar kebangsaan dapat kita suguhkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jambi agar menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Tentu ilmu yang akan kami dapatkan di sini akan kami bawa untuk diejawantahkan dan diaplikasikan, semata-mata untuk masyarakat Jambi,” ujarnya.
Sedangkan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Prakoso, mendorong para anggota DPRD Provinsi Jambi agar menjadikan Pancasila sebagai Bintang Penuntun diiringi dengan semangat gotong royong menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI.
“Kita harapkan dapat bergotong royong dalam Pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Termasuk di dalamnya ada 3 juta 640 ribu jiwa itu ada di Jambi. Kita harus bangga, karena kita punya sertifikat yang besar yang namanya NKRI. Maka mari kita jaga dengan Ideologi Pancasila,” jelasnya. (RO/OL-7)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved