Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberikan arahan kepada 50 anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi pada kegiatan bertajuk “Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2023” Kamis, (26/1).
Yudian berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman segenap anggota DPRD Provinsi Jambi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.
“Diharapkan segenap anggota DPRD Provinsi Jambi dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perannya sebagai wakil dari masyarakat Jambi,” tuturnya.
Fungsi penyusunan legislasi, pembahasan anggaran, serta pengawasan harus diilhami dan dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
“Penting agar dapat menyusun peraturan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya fungsi penganggaran, agar dapat menetapkan kebijakan anggaran yang berkeadilan sosial. Dan dalam hal pengawasan, agar dapat menjamin bahwa penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Baca juga : Pancasila Dalam Tindakan, BPIP dan BKKBN Siap Entaskan Stunting
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan Bimbingan Teknis tersebut sangat bermakna bagi para wakil rakyat Jambi. Edi mengatakan komitmennya untuk senantiasa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk masyarakat Provinsi Jambi.
“Ideologi Pancasila dan 4 pilar kebangsaan dapat kita suguhkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jambi agar menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Tentu ilmu yang akan kami dapatkan di sini akan kami bawa untuk diejawantahkan dan diaplikasikan, semata-mata untuk masyarakat Jambi,” ujarnya.
Sedangkan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Prakoso, mendorong para anggota DPRD Provinsi Jambi agar menjadikan Pancasila sebagai Bintang Penuntun diiringi dengan semangat gotong royong menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI.
“Kita harapkan dapat bergotong royong dalam Pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Termasuk di dalamnya ada 3 juta 640 ribu jiwa itu ada di Jambi. Kita harus bangga, karena kita punya sertifikat yang besar yang namanya NKRI. Maka mari kita jaga dengan Ideologi Pancasila,” jelasnya. (RO/OL-7)
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved