Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberikan arahan kepada 50 anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi pada kegiatan bertajuk “Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2023” Kamis, (26/1).
Yudian berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman segenap anggota DPRD Provinsi Jambi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.
“Diharapkan segenap anggota DPRD Provinsi Jambi dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perannya sebagai wakil dari masyarakat Jambi,” tuturnya.
Fungsi penyusunan legislasi, pembahasan anggaran, serta pengawasan harus diilhami dan dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
“Penting agar dapat menyusun peraturan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya fungsi penganggaran, agar dapat menetapkan kebijakan anggaran yang berkeadilan sosial. Dan dalam hal pengawasan, agar dapat menjamin bahwa penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Baca juga : Pancasila Dalam Tindakan, BPIP dan BKKBN Siap Entaskan Stunting
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan Bimbingan Teknis tersebut sangat bermakna bagi para wakil rakyat Jambi. Edi mengatakan komitmennya untuk senantiasa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk masyarakat Provinsi Jambi.
“Ideologi Pancasila dan 4 pilar kebangsaan dapat kita suguhkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jambi agar menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Tentu ilmu yang akan kami dapatkan di sini akan kami bawa untuk diejawantahkan dan diaplikasikan, semata-mata untuk masyarakat Jambi,” ujarnya.
Sedangkan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Prakoso, mendorong para anggota DPRD Provinsi Jambi agar menjadikan Pancasila sebagai Bintang Penuntun diiringi dengan semangat gotong royong menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI.
“Kita harapkan dapat bergotong royong dalam Pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Termasuk di dalamnya ada 3 juta 640 ribu jiwa itu ada di Jambi. Kita harus bangga, karena kita punya sertifikat yang besar yang namanya NKRI. Maka mari kita jaga dengan Ideologi Pancasila,” jelasnya. (RO/OL-7)
Simak 11 butir sila kelima Pancasila dan contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan dunia digital di tahun 2026.
Pelajari 10 butir sila keempat Pancasila beserta contoh pengamalannya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat secara lengkap dan terbaru.
Pelajari 7 butir Sila Ketiga Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata untuk menjaga persatuan Indonesia di tahun 2026.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
Pelajari 7 butir Sila Pertama Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dunia digital.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved