Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberikan arahan kepada 50 anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi pada kegiatan bertajuk “Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2023” Kamis, (26/1).
Yudian berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman segenap anggota DPRD Provinsi Jambi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.
“Diharapkan segenap anggota DPRD Provinsi Jambi dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perannya sebagai wakil dari masyarakat Jambi,” tuturnya.
Fungsi penyusunan legislasi, pembahasan anggaran, serta pengawasan harus diilhami dan dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
“Penting agar dapat menyusun peraturan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya fungsi penganggaran, agar dapat menetapkan kebijakan anggaran yang berkeadilan sosial. Dan dalam hal pengawasan, agar dapat menjamin bahwa penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Baca juga : Pancasila Dalam Tindakan, BPIP dan BKKBN Siap Entaskan Stunting
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan Bimbingan Teknis tersebut sangat bermakna bagi para wakil rakyat Jambi. Edi mengatakan komitmennya untuk senantiasa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk masyarakat Provinsi Jambi.
“Ideologi Pancasila dan 4 pilar kebangsaan dapat kita suguhkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jambi agar menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Tentu ilmu yang akan kami dapatkan di sini akan kami bawa untuk diejawantahkan dan diaplikasikan, semata-mata untuk masyarakat Jambi,” ujarnya.
Sedangkan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Prakoso, mendorong para anggota DPRD Provinsi Jambi agar menjadikan Pancasila sebagai Bintang Penuntun diiringi dengan semangat gotong royong menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI.
“Kita harapkan dapat bergotong royong dalam Pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Termasuk di dalamnya ada 3 juta 640 ribu jiwa itu ada di Jambi. Kita harus bangga, karena kita punya sertifikat yang besar yang namanya NKRI. Maka mari kita jaga dengan Ideologi Pancasila,” jelasnya. (RO/OL-7)
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperingati Hari Ibu Tahun 2025 melalui kegiatan lokakarya tematik bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved