Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARA pedagang tidak ingin dilibatkan dalam polemik kepemilikan lahan Pasar Panorama Lembang antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan keluarga ahli waris Adiwarta.
Bahkan, pedagang tak mau ambil pusing dengan permasalahan sengketa lahan yang sudah berlarut-larut. Mereka juga tak merasa terganggu dan tetap tenang melakukan aktivitas sehari-hari.
"Kalau kami dari pengurus dan pedagang, tidak mau ikut campur dalam masalah sengketa lahan ini. Yang penting, kami bisa aman, nyaman, dan tenteram selama berdagang," kata Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Panorama Lembang (P4L), Asep Dadang Kustiman, di Lembang, Jawa Barat, Senin (16/1).
Pihaknya hanya akan menaati keputusan pemerintah soal hak kepemilikan lahan Pasar Panorama yang disengketakan. Karena selama ini pun, kata Asep, para pedagang sudah membayar kewajiban kepada PT Bangunbina Persada selaku pengelola Pasar Panorama sejak 5 tahun lalu.
Saat ini, di atas lahan seluas 23.370 meter persegi yang disengketakan telah dibangun sebanyak 2.400 tempat berdagang, sementara jumlah pedagang eksisting mencapai 1.500 orang.
"Kalau perasaan pedagang ya tenang-tenang saja, enggak terganggu. Jika nanti pemerintah sudah ada keputusan A, B, C, atau D baru kita mungkin sowan kepada pemerintah, audiensi mungkin," ujarnya.
Pada dasarnya, lanjut Asep, permasalahan ini hanya melibatkan pihak ahli waris dengan pemerintah, bukan dengan pedagang. Jika Pasar Panorama telah berdiri selama 51 tahun, justru dia mempertanyakan kenapa sengketa lahan baru dipermasalahkan sekarang.
Baca juga: Polda Jatim Diminta segera Lengkapi Berkas Mantan Dirut LIB
"Kami itu prinsipnya yang penting nyaman, jangan diusik. Pasar ini juga sudah berdiri sejak 51 tahun lalu, tapi kenapa baru diusik sekarang, bukan dari dulu," lanjutnya.
Seperti diberitakan, Pemkab Bandung Barat gagal mengklaim kepemilikan lahan Pasar Panorama. Upaya peninjauan kembali (PK) diajukan Bupati Hengky Kurniawan tapi ditolak Mahkamah Agung (MA).
Berdasarkan surat keputusan Nomor 871 PK/pdt/2021, MA memerintahkan Pemkab Bandung Barat membayar ganti rugi kepada pemilik lahan Pasar Panorama Lembang atau ahli waris sebesar Rp116.185.000.000.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Bandung Barat, Asep Sudiro, menjelaskan bahwa saat ini persoalan hukum aset Pasar Panorama Lembang masih menunggu keputusan pengadilan. Sehingga pihak penggugat tidak serta merta bisa mengeksekusi.
"Memang betul, pihak ahli waris memenangkan PK (peninjauan kembali) tapi pihak pengembang Pasar Panorama Lembang, PT Bangunbina Persada melakukan perlawanan eksekusi," terang Asep Sudiro.
Dia mengungkapkan, hasil dari proses perlawanan eksekusi di tingkat Pengadilan Negeri dimenangkan PT Bangunbina Persada. Begitupun di tingkat Pengadilan Tinggi juga dimenangkan pengembang Pasar Panorama Lembang tersebut.
"Sekarang pihak ahli waris Adiwarta mengajukan kasasi ke MA. Dan sekarang belum ada putusan, itu berarti eksekusi belum dapat dilakukan. Semua harus menunggu putusan pengadilan, jadi tidak serta Pemkab Bandung Barat harus membayar Rp116 miliar," jelasnya. (OL-16)
Dalam 3 bulan terakhir sudah ada 16 sapi mati karena terjangkit penyakit aneh. Gejala yang dialami sapi berbeda dengan penyakit mulut kuku (PMK) yang sebelumnya pernah mewabah.
Setelah status mereka ditetapkan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bandung, keduanya diberhentikan sementara dari jabatannya
Kepala Desa Citalem, Mauludin Sopian mengatakan, penemuan bayi berawal dari suara ketukan pintu rumah warga yang disambut suara tangisan bayi dari luar rumah.
Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak, mencegah stunting, serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak
Dinas ESDM Jabar telah melaporkan belasan tambang ilegal tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar nama Kabupaten Bandung Barat diubah atau rebranding. Menurutnya itu untuk meningkatkan daya tarik dan pengaruh wilayah
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengungkapkan hanya ada 384 kelas sekolah tingkat SMA/SMK yang akan diisi rombongan belajar (rombel) 38 sampai 50 siswa dari 801 kelas.
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
Tetapi, dari 27 wilayah Jawa Barat hanya ada dua wilayah yang diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada siang hari.
Sebanyak 338 ribuan siswa diterima di SMA, SMK dan SLB negeri se-Jawa Barat (Jabar) dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahap satu hingga dua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved