Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEJUMLAH mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Jambi melakukan aksi demonstrasi di depan Universitas Jambi, Senin (19/12). Mereka menuntut pemerintah untuk menutup PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran HAM kepada pekerja.
Humas Aksi Solidaritas Mahasiswa Jambi, Yazidun menegaskan, aksi ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada para warga dan mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat yang tergabung dalam Amanat KSB.
Sejak 13 Desember 2022, mereka menggelar aksi mogok makan di kantor Komnas HAM Jakarta hingga lima orang telah dilarikan ke Rumah Sakit.
“Duka dan kesedihan teman-teman warga dan mahasiswa di Sumbawa juga merupakan kesedihan kita. Panggil dan segera periksa segera para petinggi Amman mineral,” terang dia dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (19/12).
Ia menambahkan, penderitaan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB marena keberadaan tambang emas dan tembaga PT AMNT sudah melampaui batas kemanusiaan.
“Kehadiran perusahaan tambang nasional kedua terbesar di Indonesia itu sudah terjadi sejak 2016 setelah kedua perusahaan itu mengambilalih seluruh saham Newmont. Ini harus segera dihentikan,” tegas Yazidun.
Menurutnya, kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM seperti kecelakaan kerja hingga menyebabkan cacat dan kematian, PHK sepihak, black list, alert list, pemberangusan serikat pekerja (union busting), hingga dugaan pencemaran lingkungan
Oleh karena itu, dia meminta Komnas HAM untuk turun tangan dan segera menindaklanjuti laporan Amanat KSB.
“Kami mendesak Komnas HAM untuk segera memanggil dan memeriksa Direksi PT Amman Mineral atas serangkaian pelanggaran HAM dan kejahatan korporasi yang dilakukan pada rakyat Sumbawa Barat,” pungkasnya.
Adapun Amanat KSB sudah melaporkan dugaan pelanggaran HAM PT Amman Mineral ini ke sejumlah lembaga terkait Sekretariat Kepresidenan, Komnas HAM, hingga Kementerian ESDM. Mereka juga sempat menggelar aksi mengemis di depan Gedung DPR RI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu mendorong audit investigasi menyeluruh terkait sejumlah persoalan yang terjadi di PT AMNT. Seyogianya, RDP antara Komisi VII dengan PT Amman digelar Rabu (14/12, namun ditunda karena petinggi PT AMNT harus menjalani protokol covid-19.
Adian mengatakan bahwa Komisi VII DPR sebenarnya telah menggelar RDPU pertama dengan memanggil petinggi PT Amman Mineral. Namun, belum bisa menyelesaikan persoalan.
Berdasarkan data yang diterimanya disebutkan bahwa terjadi beberapa kecelakaan kerja di Amman Mineral yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka seperti pada tanggal 24 Maret 2019, 28 Desember 2019, 24 Maret 2021, 23 April 2021, dan 24 Februari 2022. (Ant/OL-8)
Autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara menemukan tanda-tanda kekerasan yang signifikan, di antaranya patah tulang belakang,
Korban ditemukan tak bernyawa di dasar kolam renang.
Anam menyebut perlu diketahui pula tindakan itu semata-mata penganiayaan sampai hilangnya nyawa, atau pembunuhan berencana. Dua hal itu, kata dia, penting dijelaskan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak warga Jawa Timur yang bermukim di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas SDM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan sebanyak 7.676 kepala keluarga atau setara 30.681 jiwa terdampak bencana banjir.
Kehadiran Fornas menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong budaya berolahraga di tengah masyarakat.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Seringkali kebijakan pemerintah atau proyek pembangunan tidak mempertimbangkan hak-hak tradisional dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved