BMKG Ingatkan Masyarakat NTB Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem hingga 14 Februari 2026

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada 10-14 Februari 2026 mendatang.

"Saat ini dinamika atmosfer menunjukkan aktivitas yang signifikan di sekitar wilayah NTB," kata Kepala Stasiun Meteorologi BMKG NTB Satria Topan Primadi di Mataram, Selasa.

Satria mengatakan selama periode tersebut wilayah NTB berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang.

Baca juga : BMKG Imbau Masyarakat NTB Waspadai Curah Hujan Tinggi hingga 10 Februari

Hasil analisis BMKG memperlihatkan kemunculan gelombang frekuensi rendah dan gelombang ekuatorial Rossby yang aktif di sekitar wilayah NTB, termasuk ada pertemuan angin dan perlambatan kecepatan angin yang mendukung pertumbuhan awan hujan.

Faktor utama penyebab cuaca ekstrem lainnya adalah kelembapan udara yang relatif basah di berbagai lapisan atmosfer, serta labilitas atmosfer yang kuat.

Kondisi atmosfer tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan Kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir atau kilat dan angin kencang.

Baca juga : Masyarakat NTB Diminta Waspada Cuaca Ekstrem

"Selain hujan lebat terdapat pula potensi gelombang tinggi di wilayah perairan NTB," ucap Satria.

BMKG memprakirakan gelombang laut setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Lombok bagian Utara, Selat Lombok bagian Selatan, Selat Alas bagian Selatan, Selat Sape bagian Selatan, dan Samudra Hindia sebelah selatan NTB.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, petir, hingga pohon tumbang.

"Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan mengambil langkah mitigasi, termasuk pengecekan infrastruktur drainase, penyuluhan kepada masyarakat, serta peningkatan koordinasi antar instansi dalam penanganan potensi bencana," pungkas Satria. (Ant/Z-4)