Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGESAHAN sejumlah provinsi baru di Papua harusnya memberi peluang bagi orang asli Papua untuk menjadi pemimpin di wilayahnya sendiri.
Seperti di Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendorong orang asli Papua untuk menduduki dua posisi strategis yakni, Penjabat Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda).
Sejumlah nama yang tak lain putra-putri asli Papua Barat diusulkan oleh MRPB. Dalam suratnya bernomor 007/1814/MRPB/XI/2022 tertanggal 18 November 2022, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, ada tujuh nama yang dinilai layak menduduki jabatan sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Baca juga : Dirjen Dukcapil Pastikan 4 DOB Baru tak Ganggu Proses Coklit
Tujuh nama tersebut yakni, Prof. Dr. Agustinus Fatem, Andi Asmuruf, Dr. Merry Sagrim, Frenky Kallex Muguri, Lazarus Indouw, Anthonius Ayorbaba, dan Dr. Yacob Selvinus Fonataba.
Dari ketujuh nama tersebut, banyak pihak menilai Anthonius Ayorbaba yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua dan sebelumnya Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat, paling layak menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
"Sebagai provinsi yang baru disahkan, tentu dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu melakukan penataan wilayah, termasuk nantinya memilih orang-orang yang tepat untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata MRPB dalam keterangan persnya, Selasa (29/11).
Baca juga : Kemendagri Segera Verifikasi Rekomendasi Calon PJ Gubernur DKI Jakarta
Dikatakan, mereka yang dicalonkan tersebut memiliki kapabilitas, integritas, dan pengalaman pengabdian terhadap masyarakat.
MRPB juga mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah membentuk dan mensahkan lahirnya Provinsi Papua Barat Daya.
"Kami juga memohon agar penunjukan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya oleh Bapak Presiden berasal dari orang asli Papua," ujar MRPB dalam surat resminya tersebut.
Baca juga : Paham Maybrat Rawan Konflik, Mendagri Diminta Cermat Tentukan Penjabat Bupati Maybrat
MRPB berharap usulan ini bisa diteruskan ke Presiden Jokowi untuk selanjutnya ditetapkan satu orang sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Universitas Cendrawasih Papua, Dr. Pieter Ell setuju bila kursi Penjabat Gubernur dan Sekda diisi oleh orang asli Papua. "Sudah seharusnya demikian. Orang asli Papua harus diprioritaskan menjadi Penjabat Gubernur dan Sekda di Provinsi Papua Barat Daya," ujarnya.
Terkait munculnya nama Anthonius Ayorbaba yang diharapkan banyak masyarakat di sana, Pieter Ell mengatakan, "Tidak masalah. Beliau memiliki track records yang bagus."
"Selama ini kepemimpinannya sangat baik dengan pelayanan paripurna kepada masyarakat juga kepangkatan bisa dipertimbangkan. Kita setuju dan doakan saja," pungkas Pieter Ell yang juga dikenal sebagai pengacara yang kerap menangani perkara di Mahkamah Konstitusi dan aktor layar lebar ini. (RO/OL-09)
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq hadir langsung di SMAN 1 Manokwari, Papua Barat, untuk menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Selasa (25/11).
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Kehadiran Kantor OJK di Manokwari juga diharapkan bisa memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan wilayah Indonesia Timur.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Baleg DPR RI di Sorong, untuk mendengar langsung pandangan daerah terhadap RUU BPIP.
BADAN Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan investigasi dan pengecekan mendalam terkait temuan belatung pada Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Klamasen, Sorong, Papua Barat Daya.
Rembuk stunting ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang ada.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) ambil bagian dalam kegiatan Fintech Lending Days (FLD) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di Kota Sorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved