PENGESAHAN sejumlah provinsi baru di Papua harusnya memberi peluang bagi orang asli Papua untuk menjadi pemimpin di wilayahnya sendiri.
Seperti di Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendorong orang asli Papua untuk menduduki dua posisi strategis yakni, Penjabat Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda).
Sejumlah nama yang tak lain putra-putri asli Papua Barat diusulkan oleh MRPB. Dalam suratnya bernomor 007/1814/MRPB/XI/2022 tertanggal 18 November 2022, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, ada tujuh nama yang dinilai layak menduduki jabatan sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Tujuh nama tersebut yakni, Prof. Dr. Agustinus Fatem, Andi Asmuruf, Dr. Merry Sagrim, Frenky Kallex Muguri, Lazarus Indouw, Anthonius Ayorbaba, dan Dr. Yacob Selvinus Fonataba.
Dari ketujuh nama tersebut, banyak pihak menilai Anthonius Ayorbaba yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua dan sebelumnya Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat, paling layak menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Baca juga: Ini Tiga Penjabat Gubernur DOB Papua
"Sebagai provinsi yang baru disahkan, tentu dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu melakukan penataan wilayah, termasuk nantinya memilih orang-orang yang tepat untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata MRPB dalam keterangan persnya, Selasa (29/11).
Dikatakan, mereka yang dicalonkan tersebut memiliki kapabilitas, integritas, dan pengalaman pengabdian terhadap masyarakat.
MRPB juga mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah membentuk dan mensahkan lahirnya Provinsi Papua Barat Daya.
"Kami juga memohon agar penunjukan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya oleh Bapak Presiden berasal dari orang asli Papua," ujar MRPB dalam surat resminya tersebut.
MRPB berharap usulan ini bisa diteruskan ke Presiden Jokowi untuk selanjutnya ditetapkan satu orang sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Universitas Cendrawasih Papua, Dr. Pieter Ell setuju bila kursi Penjabat Gubernur dan Sekda diisi oleh orang asli Papua. "Sudah seharusnya demikian. Orang asli Papua harus diprioritaskan menjadi Penjabat Gubernur dan Sekda di Provinsi Papua Barat Daya," ujarnya.
Terkait munculnya nama Anthonius Ayorbaba yang diharapkan banyak masyarakat di sana, Pieter Ell mengatakan, "Tidak masalah. Beliau memiliki track records yang bagus."
"Selama ini kepemimpinannya sangat baik dengan pelayanan paripurna kepada masyarakat juga kepangkatan bisa dipertimbangkan. Kita setuju dan doakan saja," pungkas Pieter Ell yang juga dikenal sebagai pengacara yang kerap menangani perkara di Mahkamah Konstitusi dan aktor layar lebar ini. (RO/OL-09)
