Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan pemekaran 4 daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Papua Barat tidak akan menganggu proses pencocokan dan penelitian (coklit) menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Zudan menjelaskan, saat ini sistem data kependudukan telah menggunakan sistem kode wilayah sehingga dimungkinkan adanya pemindahan kode wilayah dampak dari pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pemekaran 4 provinsi baru dari sisi data mudah dilakukan melalui sistem coding menggunakan kode wilayah, kami tinggal memindahkan kodenya saja, semua penduduk yang berada dalam kode itu akan berpindah,” kata Zudan dalam diskusi terkait pemutakhiran data pemilih yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan (Polpum) Kementerian Dalam Negeri secara daring, Kamis (23/2).
Perpindahan data penduduk yang justru rumit, menurut Zudan, adalah pemekaran desa. Pasalnya tidak ada kode wilayah di tingkat desa. Petugas, ujarnya, perlu memasukkan data penduduk satu per satu pada setiap rukun tetangga (RT) ataupun dusun. Selain itu, Zudan mengatakan masih banyak batas wilayah antaradesa yang belum diselesaikan.
“Tidak semua wilayah menggunakan sistem RT atau dusun. Belum lagi ada RT- RT baru di perumahan-perumahan yang belum terdaftar di Dukcapil. Ini yang rumit,” ucap Zudan.
Baca juga: Empat DOB di Papua Membutuhkan 4.000 ASN
Dukcapil telah memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada KPU RI Desember 2022. Data tersebut yang digunakan oleh KPU untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT) setelah proses pencocokan dan penelitian (coklit). Zudan tidak menampik persoalan daftar pemilih tetap (DPT) selalu mencuat setiap penyelenggaraan pemilu. Selama proses coklit, yang saat ini dilakukan jajaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantralih), Dukcapil telah memberikan akses pada KPU untuk melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila ditenggarai ditemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau NIK yang meragukan.
“KPU bisa memasukkan NIK yang terkoneksi dengan sentra data Dukcapil,” tuturnya.
Selain coklit yang dilakukan oleh pantarlih, ia mengimbau agar masyarakat proaktif melaporkan ke Dukcapil apabila terjadi perubahan status kependudukan seperti ada anggota keluarga yang meninggal dunia ataupun berubah status dari anggota TNI/Polri menjadi pensiunan. Setiap bulan, Dukcapil mencatat ada sekitar 100-150 ribu penduduk yang meninggal dunia.
“Kalau ada masyarakat meninggal tidak dilaporkan keluarganya, dinas dukcapil tidak bisa memasukkan data siapa yang meninggal dan (yang meninggal) masih masuk dalam daftar pemilih,” paparnya.
Zudan mengaku siap melakukan konsolidasi data apabila ada data KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sinkron saat petugas melakukan coklit. Selain itu, pihaknya juga dapat memfasilitasi perekaman biometrik apabila saat proses coklit, petugas menemukan ada kelompok masyarakat adat atau kelompok rentan administrasi pendudukan seperti penghuni Lembaga Permasyarakatan (Lapas) yang belum mempunyai NIK.(OL-5)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
Bernol mengungkapkan, kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan
Dari ketujuh nama tersebut, banyak pihak menilai Anthonius Ayorbaba paling layak menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved