Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPRD Provinsi Maluku mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah daerah, dalam rangka mengoordinasikan kesiapan ketersediaan aneka bahan pangan, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat menjelang akhir tahun 2022.
“Ini aktivitas normal akhir tahun mendekati hari-hari besar keagamaan terutama di Bulan Desember, maka dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah melalui dinas terkait harus mengantisipasinya,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan dalam keteangannyya, Senin (28/11).
Pemda melalui dinas terkait harus mengambil berbagai langkah strategis dalam mencegah terjadinya kelangkaan mulai dari Bahan Bakar Minyak, ketersediaan aneka bahan pangan, hingga pemenuhan kebutuhan listrik.
Menurut dia, pemda harus memastikan distribusi kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dapat terjamin dan terpenuhi agar tidak terjadi kelangkaan saat menghadapi hari-hari besar keagamaan.
Baca juga : Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah SD Muhammadiyah Banjarmasin
Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku akan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, guna membicarakan apa saja langkah yang telah dilakukan.
“Kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kami menginginkan hal ini tidak terjadi seperti kenaikan harga bahan pokok pada daerah-daerah tertentu,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam memantau, serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi aksi penimbunan bahan pokok. Sehingga stabilitas harga barang serta proses distribusi barang kebutuhan pokok tetap stabil.
Kemudian Komisi II juga berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk mengetahui persediaan BBM maupun pelayanan listrik oleh PLN kepada masyarakat. (RO/OL-7)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Salah satu komoditas yang menjadi sorotan utama dalam pengawasan ini adalah gas elpiji tabung 3 kilogram.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan stok pangan aman menjelang Imlek, Ramadhan, hingga Idul Fitri 1447 Hijriah.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memberikan harapan membuncah bagi masyarakat terkait stok bahan pangan melimpah sampai Lebaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved