Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPRD Provinsi Maluku mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah daerah, dalam rangka mengoordinasikan kesiapan ketersediaan aneka bahan pangan, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat menjelang akhir tahun 2022.
“Ini aktivitas normal akhir tahun mendekati hari-hari besar keagamaan terutama di Bulan Desember, maka dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah melalui dinas terkait harus mengantisipasinya,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan dalam keteangannyya, Senin (28/11).
Pemda melalui dinas terkait harus mengambil berbagai langkah strategis dalam mencegah terjadinya kelangkaan mulai dari Bahan Bakar Minyak, ketersediaan aneka bahan pangan, hingga pemenuhan kebutuhan listrik.
Menurut dia, pemda harus memastikan distribusi kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dapat terjamin dan terpenuhi agar tidak terjadi kelangkaan saat menghadapi hari-hari besar keagamaan.
Baca juga : Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah SD Muhammadiyah Banjarmasin
Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku akan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, guna membicarakan apa saja langkah yang telah dilakukan.
“Kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kami menginginkan hal ini tidak terjadi seperti kenaikan harga bahan pokok pada daerah-daerah tertentu,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam memantau, serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi aksi penimbunan bahan pokok. Sehingga stabilitas harga barang serta proses distribusi barang kebutuhan pokok tetap stabil.
Kemudian Komisi II juga berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk mengetahui persediaan BBM maupun pelayanan listrik oleh PLN kepada masyarakat. (RO/OL-7)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memberikan harapan membuncah bagi masyarakat terkait stok bahan pangan melimpah sampai Lebaran 2026.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga berbagai komoditas pangan segar menurun signifikan di pengujung tahun 2025.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional dalam kondisi aman selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Sebanyak 22 ton beras Bulog yang tersimpan di shelter Posko Bencana Lanud Iskandar Muda. Beras itu disiapkan untuk dibawa ke Takengon, Aceh Tengah.
Kepala Perum Bulog Kanwil Bengkulu, Dodi Syarial di Bengkulu, mengatakan, pasokan pangan menjelang Nataru di Provinsi Bengkulu, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved