Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
JUMLAH guru berstatus honorer maupun tenaga kerja sukarela (TKS) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terdata lebih kurang sebanyak 9.700 orang. Sebagian sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui proses seleksi.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Akib Ibrahim, mengaku relatif cukup banyak guru yang statusnya masih honorer. Ia berharap tes seleksi penerimaan PPPK menjadi solusi bagi para guru honorer. "Kalau di lingkungan pendidikan, guru honorer yang pernah didata itu sebanyak 9.700-an orang," kata Akib, Senin (14/11).
Sedikit demi sedikit jumlah guru honorer di Kabupaten Cianjur mulai berkurang karena sudah diangkat menjadi PPPK. Pada tahap pertama, kata Akib, terdapat sebanyak 1.350 orang guru yang sudah mendapatkan SK
pengangkatan sebagai PPPK. "Alhamdulillah, sekarang kesejahteraan mereka sekarang jauh lebih baik," ujarnya.
Tahun ini tengah dipersiapkan sebanyak 1.200 orang guru honorer yang akan mengikuti seleksi penerimaan PPPK. Akib berharap guru honorer tahun ini yang mengikuti seleksi bisa diterima semuanya. "Sekarang sedang dalam tahap pendataan akhir untuk yang 1.200 orang," katanya.
Akib menembahkan, semua guru honorer atau TKS di Kabupaten Cianjur bisa bersama-sama diangkat seluruhnya. Namun, keterbatasan kuota formasi membuat kebijakan rekrutmen harus dilakukan secara bertahap.
"Tapi paling tidak kita ikuti regulasinya karena berkaitan dengan masalah anggaran dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah pusat kita ikuti, kemudian disinkronkan dengan kebijakan daerah. Harapannya, semua guru honorer atau TKS bisa diangkat sebagai P3K atau ASN," tegas Akib.
Kepala Bidang Pengaduan Pemerintahan dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Cianjur, Handika Firdaus, menuturkan kuota formasi rekrutmen PPPK sebanyak 1.445 orang itu merupakan usulan dari Pemkab Cianjur. Usulan tersebut diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Usulan itu kemudian diverifikasi dan divalidasi. Lalu ditetapkan formasinya. Untuk rekrutmen PPPK tahun ini, di Kabupaten Cianjur jumlahnya sebanyak 1.445 orang," kata Handika.
Ia menambahkan, sejauh ini di Kabupaten Cianjur terdapat sebanyak 1.601 orang yang sudah diangkat sebagai PPPK. Mereka merupakan PPPK pengangkatan tahun anggaran 2021 dan 2022. "Untuk pengangkatan tahun anggaran 2021 sebanyak 1.335 orang dan pengangkatan tahun anggaran 2022 sebanyak 266 orang," pungkasnya. (OL-15)
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali memenangkan gugatan sengketa seleksi PPK Langkat Tahun 2023.
Orang tak dikenal (OTK) menembak Andarias Tanna, 44, guru honorer yang tinggal di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah hingga tewas.
Pentingnya komitmen negara untuk hadir dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik yang merupakan kunci bagi kemajuan bangsa.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Ada dua kategori peserta PPPK bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di Kementerian Agama 2024, yaitu peserta tenaga kesehatan (nakes) dan peserta teknis.
Sejak nota itu diterbitkan, sala seorang tenaga medis dan rekan-rekannya dilarang masuk kerja dan tidak diperbolehkan mengikuti proses penandatanganan perpanjangan kontrak tahun berjalan.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Adiman, menjelaskan bahwa total formasi P3K yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemprov Sulteng tahun 2024 berjumlah 5.330.
PENGUMUMAN kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 untuk PPPK Paruh Waktu sudah dimulai sejak Senin, 16 Juni 2025.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved