32.000 Pegawai SPPG Akan Diangkat Jadi ASN PPPK, Komisi IX DPR RI : MBG Harus Berdampak

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akan mengangkat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Gizi Nasional (BGN) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi yang terdiri atas 31.250 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 750 untuk akuntan dan tenaga gizi.

Ia menyebut telah melakukan tes dan rekrutmen PPPK untuk tahap pertama. 

"Kami sudah lakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2.080 orang yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025," ujar Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa (20/1).

Baca juga : 32.000 Pegawai SPPG Akan Diangkat Jadi ASN PPPK, BGN akan Bangun Kantor Regional

Sedangkan untuk rekrutmen tahap 2, BGN akan membuka lowongan sebanyak 32.000 orang. Dari jumlah itu, 31.250  khusus seluruh Kepala SPPG.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar berdampak pada peningkatan status gizi anak Indonesia dan pencegahan stunting. Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar Selasa (20/1) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Netty berharap tahun 2026 menjadi momentum awal perbaikan kinerja BGN secara menyeluruh, sekaligus penguatan kualitas program MBG sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda Presiden dalam meningkatkan status gizi nasional.

“Tahun 2026 ini kami harapkan menjadi awal bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan kinerja, dan berujung pada peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh,” ujar Netty Prasetiyani.

Ia menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan mendapat kepercayaan publik. Salah satu hal yang disoroti Netty adalah tindak lanjut atas laporan rapat sebelumnya, khususnya terkait penanganan kasus-kasus yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (H-4)