Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia berharap sebanyak 32.000 pegawai yang akan ikut seleksi ASN PPPK bekerja dengan baik.
Ia mengatakan telah mendengar rencana Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut, Selasa (20/1).
"Saya baru dengar kemarin itu dari rapat dengar pendapat dengan Komisi IX," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
Ia menegaskan agar pegawai memenuhi syarat dan kriteria di lapangan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan seleksi Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Gizi Nasional (BGN)tahap 2 sebanyak 32.000 formasi yang terdiri atas 31.250 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 750 untuk akuntan dan tenaga gizi.
Ia menyebut telah melakukan tes dan rekrutmen PPPK untuk tahap pertama.
"Kami sudah lakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2.080 orang yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025," ujar Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa (20/1).
Sedangkan untuk rekrutmen tahap 2, BGN akan membuka lowongan sebanyak 32.000 orang. Dari jumlah itu, 31.250 khusus seluruh Kepala SPPG.
Mereka, kata Dadan, berasal dari sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Sedangkan untuk umum 750 akan diisi oleh akuntan (375 formasi) dan tenaga gizi (375 formasi). (Ant/H-4)
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menegaskan pengawasan ketat bahan baku dan alat dapur SPPG guna mencegah insiden keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menyerukan agar mitra tidak lepas tanggung jawab terhadap pelaksanaan dapur SPPG
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
Ia menjelaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan penting untuk perkembangan anak dan BGN akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved