Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyebut menyebut sampai sore hari ini pihaknya mencatat ada 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan.
"Dari 45 dapur itu 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan sampai semua penyelidikan baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan," kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (26/9).
Selain itu, Nanik menjelaskan tadi malam BGN juga sudah keluarkan surat kepada para mitra dengan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi sertifikat layak higenistas dan sanitasi, sertifikat halal dan sertifikat penggunaan air yang layak pakai.
Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 sertifikasi tersebut maka SPPG akan ditutup.
"Saya ulang kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia kalau anda semua tidak memenuhi tidak mempunyai sertifikat layak higenistas dan sanitasi, sertifikat halal dan sertifikat penggunaan air yang layak pakai kami akan menutup," ujarnya.
"Mohon maaf kontrak anda hanya 1 tahun dalam 1 tahun itu ada klausal dimana kami bisa menghentikan setiha kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia," sambungnya.
Ia menyesalkan akibat dari 45 SPPG ini sekarang 9.400 SPPG yang lain bisa jadi teracam. (Iam)
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Sebanyak 43,5% penduduk Indonesia belum mampu membeli pangan sehat
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa di awal tahun ini jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 19.800 unit.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun, mulai dari pelibatan 46 ribu UMKM hingga penyerapan 780 ribu tenaga kerja.
Selain SLHS, dapur SPPG juga diwajibkan mengikuti serangkaian tahapan pengujian, mulai dari uji laboratorium air dan makanan, sebagai bagian dari penilaian kelayakan higiene sanitasi dapur.
Ia menjelaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan penting untuk perkembangan anak dan BGN akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kanan) meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara.
Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan program MBG menjangkau 55,1 juta siswa dengan klaim sukses 99,99%. Namun, Komisi IX DPR menyoroti temuan serius terkait menu berpengawet dan susu impor.
Dosen FKKMK UGM Digna Niken Purwaningrum menilai edukasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) krusial untuk menekan angka obesitas anak yang terus meningkat.
Badan Gizi Nasional menegaskan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan saat libur sekolah bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tanpa paksaan kepada siswa.
BGN memperketat SOP Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan kebijakan baru bahwa pengantaran makanan hanya diperbolehkan sampai di luar pagar sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved