Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SUDAH sebulan lebih korban banjir bandang Sumatra masih dikepung sedimentasi lumpur tebal di berbagai kawasan sudut permukiman. Mereka saban hari masih harus bergelut dan berlumuran lumpur pekat yang memenuhi dalam rumah, masjid gedung sekolah hingga berbagsi pekarangan sekitarnya.
Guna meringankan beban para korban bencana itu, di hari libur terakhir tahun baru 2026, Minggu (4/1), ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Pidie dikerahkan ke lokasi terdampak. Tujuannya adalah membantu membersihkan lumpur yang memenuhi rumah-rumah warga, Masjid, badan jalan dan fasilitas umum lainnya.
Hal itu sesuai surat Perintah Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, Nomor 400.9.10.2/5198/2025, tentang pelaksanaan gotong royong massal. Aksi sosial peduli sesama itu di pimpin langsung oleh Bupati Sarjani Abdullah dan Wakil Bupati Alzaizi.
Amatan Media Indonesia, Minggu (4/1), sekitar 5.000 ASN dan PPPK itu menyebar ke tiga lokasi banjir yang hinga sekarang masih penuh lumpur. Masing-masing adalah Kecamatan Kembang Tanjung, Mutiara dan Kecamatan Mutiara Timur.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong. Sasaran pembersihan utama adalah pekarangan rumah, masjid, saluran pinggir jalan dan badan jalan desa.
"Bagian dalam rumah kadang sudah dibersihkan sendiri oleh pemiliknya. Kami lebih banyak membersihkan pekarangan, selokan dan bada jalan," tutur Drh Teungku H Fadli, kepala Dinas Syariat Islam, Kabupaten Pidie.
Dikatakan Fadli, sesuai harapan bupati dan wakil bupati, rumah-rumah yang terendam itu segera bersih dari endapan lumpur. Karena itu personel ASN dan PPPK jangan menonton kondisi masyarakat yang selama ini cukup menderita.
Meski sulit membersihkan secara sempurna, tapi paling kurang para korban yang rumahnya masih utuh bisa segera menempati kembali. Apalagi mereka yang memiki anak-anak pelajar yang mengakhiri musim libur smester sekolah.
"Bupati dan wakil bupati saja membagi waktu turun ke lokasi. Insya Allah penderitaan korban terdampak banjir segera berakhir" tutur Teungku Fadli. (H-1)
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved