Kamis 03 November 2022, 13:00 WIB

Siap Terima KPK, Lukas Enembe Disebut Teladan Pejabat Papua

Mediaindonesia.com | Nusantara
Siap Terima KPK, Lukas Enembe Disebut Teladan Pejabat Papua

DOK Pribadi.
Ondoafi Ayapo, Enos Deda.

 

GUBERNUR Papua Lukas Enembe dikabarkan siap menerima kedatangan tim dokter independen dan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui tim pengacaranya, Lukas menyatakan menjamin keamanan tim KPK yang akan memeriksanya di rumah kediamannya, Koya Tengah, Jayapura.

Keterbukaan sikap Lukas Enembe itu mendapat apresiasi dari Ondoafi Ayapo, Enos Deda. Tokoh masyarakat adat yang mendiami salah satu pulau di tengah Danau Sentani ini menyebut Lukas menunjukkan keteladanan yang baik bagi para pejabat Papua lain.

"Saya mengucapkan banyak terima kasih atas keterbukaan Bapak Lukas dan kesediaannya diperiksa (KPK). Itu luar biasa. Ini juga menunjukkan teladan kepada pejabat-pejabat yang akan menyusul (diperiksa KPK). Harus terbuka begitu dan harus bersedia diperiksa," kata Enos di Jayapura, Rabu (2/11).

Enos secara tegas mengatakan bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, tidak ada satu warga negara pun yang kebal hukum. Dengan demikian, hukum tetap dipertahankan dan ditegakkan.

"Jangan sampai dia menganggap diri gubernur, lalu dia bilang, 'Siapa yang suruh kamu periksa saya.' Tidak boleh. Jadi, hukum sudah wajib ditegakkan di NKRI ini," tegas Enos.

Karena itu, Enos meminta kepada warga masyarakat pendukung Lukas yang hingga saat ini masih menjaga rumah Lukas di Koya Tengah untuk tidak menghalang-halangi KPK memeriksa Lukas. Walaupun Lukas, lanjut Enos, secara adat mereka anggap dan mereka terima sebagai kepala suku yang wajib mereka lindungi, tetapi ia pun warga negara yang terikat pada hukum yang berlaku di negeri ini. "Dengan demikian, kita menjunjung tinggi keberadaan hukum dan fungsinya dalam Negara Kesatuan Republik ini," kata Enos.

Mengenai desakan dari sejumlah tokoh Papua agar Lukas dinonaktifkan dari jabatan Gubernur Papua, Enos mengatakan hal itu kewenangan pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat juga diminta untuk tidak boleh sewenang-wenang menonaktifkan Lukas. 

Menurut Enos, akan lebih elok jika dalam proses penonaktifan itu, ada sikap ikhlas dari Lukas untuk meletakkan jabatannya secara sukarela. Hal itu dilakukan semata-mata agar Lukas lebih berkonsentrasi mengikuti proses hukum di KPK dan menghindari kepincangan dalam mengelolaan birokrasi di Bumi Cendrawasih ini. 

"Kuncinya, Lukas harus mengangguk, harus ada tanda setuju dari Lukas, sebagai suatu penghormatan kepada Lukas karena dia sudah cukup sekali memimpin daerah Papua yang susah ini. Lukas punya andil dalam menjalankan Otsus Papua," tutup Enos. (RO/OL-14)

Baca Juga

Ist

Penerbit Erlangga Kirim Bantuan untuk MCK Bagi Korban Gempa Cianjur

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 29 November 2022, 11:25 WIB
Penerbit Erlangga melalui Solidaritas Erlangga (SOGA) memberikan bantuan masing-masing 2 unit kamar mandi dan toilet portabel untuk di...
Dok MI

PLN Babel Tanam 1.600 Pohon untuk Mencegah Bencana

👤Rendy Ferdiansyah 🕔Selasa 29 November 2022, 11:00 WIB
PT PLN Bangka Belitung melaksanakan penanaman 1.600 pohon serentak Bukit Mangkol Kabupaten Bangka...
Ist

Wira Cipta Perkasa Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa di Cianjur

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 29 November 2022, 10:43 WIB
Fokus bantuan yang disalurkan kepada korban bencana gempa Cianjur diarahkan ke daerah-daerah yang belum...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya