Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua komisi VI DPR Muhammad Hekal meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) transportasi laut dan perikanan di Provinsi Maluku agar meningkatkan interkonektivitasnya, baik di dalam masing-masing BUMN maupun sinergi antar BUMN. Area tersebut dinilai memiliki potensi perikanan yang sangat berlimpah.
“ASDP, Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) dan Pelindo (Pelabuhan Indonesia) ini kita dorong untuk bersinergi membantu masyarakat agar bisa meningkatkan mobilitas masyarakat. Perindo (Perikanan Indonesia) diharapkan bisa meningkatkan potensi kelautan di Maluku ini,” terang Hekal usai memimpin Pertemuan Komisi VI DPR dengan sejumlah Dirut BUMN dalam Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Maluku.
Hekal mengatakan, Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah perikanan yang paling berpotensi di wilayah Indonesia. Ia berharap Perindo yang kini telah merger dengan Perikanan Nusantara (Perinus) bisa lebih cepat dalam menggerakkan dan membantu nelayan meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat Maluku.
Baca juga : Komisi II DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Yogyakarta
“Nah, karena ini adalah BUMN yang baru digabung, maka kita akan adakan sesi khusus untuk bicara mendalam tentang bagaimana pengembangannya ke depan butuh dukungan apa dari Komisi VI untuk untuk bisa kita unlock potensi kelautan,” imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Hekal juga menyinggung perihal keberadaan tol laut di Provinsi Maluku. Menurutnya, keberadaan tol laut juga perlu ditingkatkan. Hekal menyebut peningkatan tol laut akan berdampak pada disparitas harga yang selama ini terjadi antara di Pulau Jawa dengan di Indonesia bagian timur. Diharapkan dengan peningkatan Otol laut, harga barang maupun komoditas di wilayah Maluku tidak terlampau tinggi. (RO/OL-7)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved