Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua komisi VI DPR Muhammad Hekal meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) transportasi laut dan perikanan di Provinsi Maluku agar meningkatkan interkonektivitasnya, baik di dalam masing-masing BUMN maupun sinergi antar BUMN. Area tersebut dinilai memiliki potensi perikanan yang sangat berlimpah.
“ASDP, Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) dan Pelindo (Pelabuhan Indonesia) ini kita dorong untuk bersinergi membantu masyarakat agar bisa meningkatkan mobilitas masyarakat. Perindo (Perikanan Indonesia) diharapkan bisa meningkatkan potensi kelautan di Maluku ini,” terang Hekal usai memimpin Pertemuan Komisi VI DPR dengan sejumlah Dirut BUMN dalam Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Maluku.
Hekal mengatakan, Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah perikanan yang paling berpotensi di wilayah Indonesia. Ia berharap Perindo yang kini telah merger dengan Perikanan Nusantara (Perinus) bisa lebih cepat dalam menggerakkan dan membantu nelayan meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat Maluku.
Baca juga : Komisi II DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Yogyakarta
“Nah, karena ini adalah BUMN yang baru digabung, maka kita akan adakan sesi khusus untuk bicara mendalam tentang bagaimana pengembangannya ke depan butuh dukungan apa dari Komisi VI untuk untuk bisa kita unlock potensi kelautan,” imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Hekal juga menyinggung perihal keberadaan tol laut di Provinsi Maluku. Menurutnya, keberadaan tol laut juga perlu ditingkatkan. Hekal menyebut peningkatan tol laut akan berdampak pada disparitas harga yang selama ini terjadi antara di Pulau Jawa dengan di Indonesia bagian timur. Diharapkan dengan peningkatan Otol laut, harga barang maupun komoditas di wilayah Maluku tidak terlampau tinggi. (RO/OL-7)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Adapun desain logo baru tersebut terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Menurutnya, secara teori manajemen pun tidak ada sistem yang mampu mengelola jumlah entitas sebesar itu dalam satu kendali.
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved