Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Yogyakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I Yogyakarta, Ombudsman Perwakilan D.I Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I Yogyakarta, salah satunya membahas tentang pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 di Yogyakarta.
"Dalam pertemuan ini kita juga membahas mengenai penyelenggaraan pemilu 2024 di Jogja. Jadi, dari Bawaslu dan KPU pusat dihadiri oleh Pak Berta. Beliau menjelaskan bagaiman persiapan pemilu yang ada di Kota Jogja ini. Menurut kami (Komisi II), ini sudah lumayan baik. KPU dan Bawaslu telah buat kemajuan dan sekarang ini mereka (KPU dan Bawaslu) sedang melakukan pendataan verifikasi faktual istilahnya," ungkap Syamsurizal.
Ada 18 partai politik yang sudah lulus registrasi administrasi. Diantaranya 9 partai lama yang sudah ada di parlemen dan tidak perlu lagi melakukan verifikasi faktual, 5 partai yang sebelumnya tidak lulus verifikasi faktual, dan 4 partai baru.
"Jadi, ada 9 partai lagi yang sedang dalam proses verifikasi faktual. Nanti setelah itu KPU akan melakukan penetapan bagi partai yang bisa masuk duduk dan bersaing pada penyelenggaran pemilihan anggota legislatif di 14 Februari 2024. Penetapannya di tanggal 14 desember 2022," papar Politisi PPP ini.
Baca juga : Ampera Sandi Uno Palembang Salurkan Sembako Murah
Dalam kesempatan itu Syamsurizal mewakili Komisi II juga menanggapi respon masyarakat yang menilai kurangnya transparansi SIPol (Sistem Informasi Politik) oleh KPU.
"Sipol itu memang sifatnya nasional dan ada di KPU. Sikap itu kan di partai masing-masing, yaitu di tiap daerah. Saya mengikuti perkembangannya, mereka transparan. Sipol itu melihat berapa jumlah anggota dari masing-masing partai. Dilihat dan dicek ktpnya satu persatu, kerjanya cukup berat. Karena sedang dalam proses, jadi belum masanya membuka-buka," jelas Syamsurizal.
Menurut Syamsurizal tahapan dari proses pemilu kali ini memang cukup berat dan memakan waktu. Karena menyangkut dengan Sistem Informasi KeAnggotaan Partai (SIKAP).
"Verifikasi faktual paling berat dilihat dri keanggotaan. Tidak mudah memang, karena menyangkut dengan SIKAP. Jadi akan di-drop lagi ke Sistem Informasi Politik di masing-masing partai dan di-drop ke KPU untuk masuk Sistem Informasi Politiknya. Nanti baru ditengok, mana yang lulus dan tidak lulus," tutup Legislator Dapil Riau I. (RO/OL-7)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
PERUSAHAAN di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY diminta untuk patuh membayar tunjangan hari raya atau THR sesuai dengan ketentuan.
Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap.
Kemendagri menyebut DIY berhasil menjaga keseimbangan sosial melalui pendekatan kultural.
Fase awal gerhana penumbra akan dimulai pukul 22:26 WIB, puncak gerhana terjadi pada Senin (8/9) dini hari pukul 01:11 WIB, dan berakhir sekitar pukul 03:56 WIB.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh membatasi masyarakat dalam menggunakan media sosial karena itu dijamin oleh konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved