Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
ONDOAFI Kampung Abar Sentani Jayapura, Cornelis Doyapo mengatakan pihaknya tidak setuju dengan wacana bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe akan diangkat sebagai jadi Kepala Suku Besar seluruh Papua. Semua daerah di Papua mempunyai suku dan kepala suku besarnya sendiri.
Hal itu diungkapkan Cornelis Doyapo selaku Ondoafi Kampung Abar Sentani Jayapura, ditemui wartawan di Sentani, Papua, Sabtu (8/10/2022). "Lukas Enembe hanya dikenal sebagai gubernur bukan kepala suku besar Papua", tegas Cornelis.
Sebagaimana diketahui, Ondoafi dan Ondofolo adalah sebuatan untuk pemimpin adat masyarakat asli Sentani, Papua,
"Masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan tidak terganggu dengan masalah apapun terutama politik", lanjut salah satu Ondoafi di Sentani itu.
"Oleh sebab itu, pihaknya tidak ingin karena masalah hukum yang menjerat Lukas Enembe dijadikan ke politik dengan berusaha menjadikan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua, itu tidak benar", pungkas Cornelis.
Baca Juga: MRP dan DPRP Diminta Fasilitasi Pertemuan Para Tokoh Papua ...
Ondoafi Cornelis Doyapo meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan tidak terprovokasi terkait perkembangan kasus Lukas Enembe.
"Lukas Enembe sebagai pemimpin seharusnya ada di depan dan berani berkorban untuk masyarakat, bukannya bersembunyi di belakang rakyatnya", ucap Cornelis.
Pihaknya mendukung KPK untuk dapat menyelesaikan Kasus Lukas Enembe ini dengan sebaik mungkin, tutup Cornelis. (OL-13)
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved