Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA menjaga kedaulatan Indonesia atas Natuna sangatlah penting untuk mencegah terhadap ancaman infiltrasi kekuatan asing. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
“Untuk menjaga Kedaulatan Indonesia, pemerintah telah menugaskan Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia,” tegas Mahfud di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Mahfud, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, bahwa Natuna merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia.
Baca juga: Kebijakan Jokowi Dorong Percepatan Hak Masyarakat atas Kepemilikan Tanah
Natuna yang terletak di Laut Natuna Utara, yang menurut versi Tiongkok sebagai Laut China Selatan, mengandung kekayaan bahan mineral seperti gas dan minyak bumi.
Perairan Laut Natuna Utara juga kaya ikan dan menjadi lalu lintas pelayaran perdagangan. Posisi yang strategis dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah membuat Kepulauan Natuna menarik perhatian kekuatan asing.
"Selain itu ada peran diplomasi yang terus kita sampaikan kepada negara tetangga misalnya China (Tiongkok) bahwa sejatinya Kawasan Natuna adalah milik Indonesia," ujar Prof Mahfud. (RO/OL-4)
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia dengan menggagalkan aksi pencurian ikan di Laut Natuna Utara.
Salah satu tantangan itu yakni menjaga kedaulatan Laut Natuna Utara dari gangguan kapal-kapal asing.
Tanpa regulasi yang ketat, pengambilan pasir laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.
Indonesia dan Tiongkok sedang menjajaki kerja sama untuk mendukung kepentingan ekonomi kedua negara di Laut Natuna Utara.
PEMERINTAH Tiongkok menyebutkan siap bernegosiasi dengan Indonesia terkait adanya klaim tumpang tindih di laut.
Masuknya CCG - 5402 di Laut Natuna Utara bukan pertama kali melainkan sudah beberapa kali selama Oktober 2024.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved