Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Ridwan Kamil memiliki potensi besar memenangi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat jika dia kembali maju pada 2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, elektabilitas Ridwan Kamil di Jabar kini berada di posisi teratas mengungguli beberapa figur nasional seperti Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan.
"Elektabilitas Ridwan Kamil di Jabar itu nomor 1 mengalahkan dua figur sebelumnya seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sebelumnya, Jabar dikuasai dua nama itu," kata Burhanuddin ditemui di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, Ridwan Kamil (RK) memiliki persepsi positif dari warga Jabar sehingga elektabilitasnya berada di paling atas jika dia maju ke
pertarungan pemilihan kepada daerah mendatang.
Baca juga: Bupati Purwakarta Gugat Cerai Dedi Mulyadi
"Dalam Pilkada Jabar itu akan terbuka kalau RK tidak maju, tetapi kalau dia masih maju, tentu peluangnya tetap lebih besar," bebernya.
Namun, lanjut Burhanuddin, konstelasi politik di Jabar bisa berubah jika Emil --sapaan Gubernur Jabar-- itu maju di Pemilu Presiden (Pilpres).
"Tapi tidak maju entah karena dapat tiket sebagai cawapres 2024, peluang calon lain lebih terbuka lagi karena yang muncul calon-calon baru relatif punya kans," ucapnya.
Burhanuddin menuturkan, berdasarkan survei nasional terkait pilihan capres, memang ada indikasi kenaikan elektabilitas Emil sebagai calon
presiden. Tetapi elektabilitas itu tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan Juli 2022 lalu.
"Jadi naik dibanding survei Mei tetapi mengalami stagnasi di Juli dan Agustus. Tetapi jika dibandingkan dengan Mei memang kenaikannya cukup eksponensial, jadi sekitar 10% elektabilitas RK dan sebagian besar diambil dari Jabar, jadi Jabar menjadi sumber kenaikan elektabilitas secara nasional," jelasnya. (OL-16)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Kasus gangguan jiwa anak dan remaja di Jawa Barat meningkat. RSJ Cisarua mencatat kunjungan naik hingga 30 pasien per hari, depresi jadi kasus dominan.
Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.
DUA pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, diamuk massa setelah ketahuan mencuri sepeda motor.
SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, berhasil menangkap pelaku berinisial W, warga Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
OTT ini terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, malam. KPK menyita ratusan juta atas penangkapan ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved