Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Ridwan Kamil memiliki potensi besar memenangi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat jika dia kembali maju pada 2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, elektabilitas Ridwan Kamil di Jabar kini berada di posisi teratas mengungguli beberapa figur nasional seperti Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan.
"Elektabilitas Ridwan Kamil di Jabar itu nomor 1 mengalahkan dua figur sebelumnya seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sebelumnya, Jabar dikuasai dua nama itu," kata Burhanuddin ditemui di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, Ridwan Kamil (RK) memiliki persepsi positif dari warga Jabar sehingga elektabilitasnya berada di paling atas jika dia maju ke
pertarungan pemilihan kepada daerah mendatang.
Baca juga: Bupati Purwakarta Gugat Cerai Dedi Mulyadi
"Dalam Pilkada Jabar itu akan terbuka kalau RK tidak maju, tetapi kalau dia masih maju, tentu peluangnya tetap lebih besar," bebernya.
Namun, lanjut Burhanuddin, konstelasi politik di Jabar bisa berubah jika Emil --sapaan Gubernur Jabar-- itu maju di Pemilu Presiden (Pilpres).
"Tapi tidak maju entah karena dapat tiket sebagai cawapres 2024, peluang calon lain lebih terbuka lagi karena yang muncul calon-calon baru relatif punya kans," ucapnya.
Burhanuddin menuturkan, berdasarkan survei nasional terkait pilihan capres, memang ada indikasi kenaikan elektabilitas Emil sebagai calon
presiden. Tetapi elektabilitas itu tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan Juli 2022 lalu.
"Jadi naik dibanding survei Mei tetapi mengalami stagnasi di Juli dan Agustus. Tetapi jika dibandingkan dengan Mei memang kenaikannya cukup eksponensial, jadi sekitar 10% elektabilitas RK dan sebagian besar diambil dari Jabar, jadi Jabar menjadi sumber kenaikan elektabilitas secara nasional," jelasnya. (OL-16)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved