Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
DELAPAN fraksi di DPRD Provinsi Maluku yakni, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Pembangunan Bangsa, dan Fraksi Perindo Amanat Berkarya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
Persetujuan tersebut disampaikan, saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, yang berlangsung di ruang rapat paripurna kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (29/8/2022).
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Gubenur Maluku Barnabas Orno, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, dan Forkopimda di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Asis Sangkala mengatakan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, maka sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunnya kepada DPRD, untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan.
Baca juga : Optimalkan Destinasi Wisata Coban Rondo, Perhutani Gandeng Bobobox
"Terkait dengan itu, maka ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021, yang disampaikan oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu, telah dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku, baik secara internal melalui pendalaman fraksi-fraksi dan komisi-komisi, yang menghasilkan daftar inventarisasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan rapat internal badan anggaran DPRD, maupun rapat kerja badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah," ujar dia.
Menurutnya, berdasarkan permasalahan, hambatan, tantangan dan kendala dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 telah dibahas dan dievaluasi secara internal, dalam semangat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan DPRD.
Oleh karena itu, dia berharap, agar setiap masalah yang ditemui tersebut akan dijadikan sebagai pengalaman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, di masa yang akan datang.
"Badan anggaran DPRD bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah secara maksimal telah membahas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021. Selanjutnya, secara kelembagaan DPRD melalui sikap fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapat akhir fraksinya, sebagai wujud keputusan politik terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021," tandas Sangkala. (RO/OL-7)
Sementara itu, bibit siklon tropis 93W di timur Filipina berpotensi persisten dengan arah gerak ke barat laut, membawa dampak di wilayah timur Indonesia.
Dengan adanya sinergi antar level pemerintahan dan dukungan anggaran yang berkesinambungan, maka diharapkan dapat melahirkan atlet tangguh.
Gubernur DKI Pramono Anung mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.
Maluku ekspor perdana 419 kg kerang hidup ke Thailand. Momentum dorong ekonomi daerah dan buka peluang pasar ekspor komoditas laut unggulan.
Riset-riset aplikatif, mulai dari produk pangan hingga inovasi probiotik mendukung sektor perikanan di Maluku Utara.
Menteri Brian menekankan pentingnya gotong royong lintas sektor dalam memajukan sumber daya manusia.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved