Ribuan Pelaku Wisata Labuan Bajo Mogok Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Tiket

RIBUAN pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT melakukan aksi mogok kerja tidak beraktivitas menghantar wisatawan baik di darat maupun di laut selama sebulan penuh. Mereka menuntut dan meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo.

Selama aksi mogok kerja ini, para pelaku wisata bersama-sama membersihkan sampah di seluruh kota Labuhan Bajo, selama sebulan penuh. Aksi kerja bakti sosial ini bagian dari reaksi protes keras ribuan pelaku wisata yang sebelumnya dituding melakukan aksi anarkis dan sweeping.

Mogok kerja dimulai hari ini, Senin (1/8) dimulai dengan memungut sampah di puncak Waringin, Dermaga Water front City,Kampung Air dan ruas jalan kota.

Beberapa hari kedepan dan nantinya akan berlangsung pemungutan sampah di hari ke berikutnya pada kantor-kantor dinas badan seperti Kantor Bupati, DPRD dan kantor balai Taman Nasional Komodo (BTNK). Demikian surat pemberitahuan aksi pelaku pariwisata ke Polres Manggarai Barat.

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Cabang Kabupaten Mabar, Sebastian Pandang, Senin (1/8) kepada mediaindonesia.com menyatakan mereka cinta damai dan mencintai lingkungan tidak terbiasa melakukan tindakan anarkis. Para pelaku wisata lebih mengedepankan keharmonisan di kota pariwisata super premium.

"Seluruh elemen pelaku wisata lebih mengedepankan kenyamanan dan Kedamaian. Aksi mogok ini merupakan puncak dari reaksi protes tolak kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan pulau Padar sebesar Rp3,75 juta," katanya.

Baca Juga: Selain Tiket Mahal, Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi 200 Ribu ...

Karena itu, jelas Sebastian Pandang, pelaku wisata lebih menunjukan kepada publik pembersihan sampah-sampah di kota Labuan Bajo, hal ini juga bagian dari protes, sehingga terbebas dari polusi dan pencemaran lain akibat sampah.

Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp) Rafael T. TodoWela menegaskan aksi boikot di hari pertama semua element pelaku pariwisata memulai membersihkan sampah sepanjang ruas jalan kota, tempat strategis seperti water front city, kampung air kemiri, kantor kantor di hari berikutnya.

"Kegiatan aksi boikot ini di lakukan selama sebulan penuh. Ini juga bagian dari bagaimana pelaku wisata sebagai anak bangsa dalam menyambut kemeriahan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,"katanya.

Dikatakan Rafael Toda Wela, kegiatan unjukrasa dari pelaku pariwisata tidak identik dengan anarkisme tetapi peduli terhadap lingkungan. Sebab pariwisata menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi masyarakat Mabar dan sekitarnya.

"Semua pihak bisa menganalogikan sendiri dari kepedulian sosial dengan membersihkan sampah itu unsur positif," katanya.

Menurut Rafael, kenaikan tarif masuk ke TN Komodo, pulau Padar ditolak dan meminta dibatalkan. Pariwisata lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal ketimbang monopoli oleh korporasi bisnis yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

"Kita minta bapak presiden Jokowi membatalkan niat sekelompok orang memonopoli bisnis di alam conservasi," katanya.

Terpantau, di Labuan Bajo Kabupaten Mabar sejak Jumat (30/7), Bupati Mabar meminta bantuan pengamanan dari TNI-Polri mengamankan bila sewaktu-waktu ada reaksi anarkis dari boikot yang dilakukan oleh pelaku pariwisata.

Rafael Todawela heran dengan pengamanan yang ketat, sebab unjukrasa pelaku pariwisata selama sebulan penuh sudah diagendakan acaraya, yakni memungut sampah dan membersihkan sampah dari Kota pariwisata super premium. (OL-13)

Baca Juga: Soal Kenaikan Tiket Masuk ke TN Komodo, ini Sikap Keuskupan ...