Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI upaya mengungkap dugaan praktik korupsi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Maluku, Komunitas Anti Korupsi (KAK) Maluku siap melaporkannya ke KPK dalam waktu dekat.
Selama dua tahun terakhir, KAK Maluku mencermati bahwa Kanwil Kementerian Agama Maluku, yang semestinya menegakkan nilai-nilai moral keagamaan, justru terkesan telah menjadi salah satu sarang korupsi yang masif di Maluku. Ini bisa dilihat dari beberapa fakta dan informasi terkait praktik korupsi yang telah diinvestigasi oleh KAK Maluku.
"Bahwa sepanjang tahun 2021 telah dilaporkan adanya dugaan praktik korupsi penerimaan gratifikasi terkait Proyek Pembangunan/Revitalisasi Asarama Haji Waeheru senilai Rp. 27.000.000.000,-. Pada kasus tersebut pihak kontraktor telah mengakui bahwa oknum pegawai Kanwil Kementerian Agama berinisial MY, diduga telah menerima sejumlah uang dari kontraktor proyek senilai Rp. 350.000.000," kata Ketua KAK Provinsi Maluku, Rizal Fadlan Umasugi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/4).
Berdasarkan penelusuran KAK Maluku, Kepala Kementerian Agama Maluku telah melaporkan kasus tersebut ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
"Namun sangat disayangkan hingga saat ini kasus tersebut tidak ditindaklanjuti," ujarnya menyesalkan.
Bahkan pada bulan Januari 2022, oknum pegawai dimaksud justru telah dipromosikan oleh Menteri Agama sebagai Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku, sedangkan Kepala Kantor Kementerian Agama sebelumnya yang melaporkan kasus tersebut dimutasi ke tempat tugas yang lain.
"Dengan kondisi yang ada saat ini, kami meyakini bahwa berbagai peluang untuk terjadinya peristiwa korupsi secara masif di Kanwil Kementerian Agama Wilayah Maluku berpotensi akan terus terjadi, bahkan mungkin akan terjadi dalam bentuk yang lebih masif," ujarnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam waktu dekat Komunitas Anti Korupsi (KAK) Maluku akan melaporkan praktik korupsi di Kanwil kementerian Agama Maluku ke KPK. (OL-13)
Baca Juga: Suami Selingkuh, Seorang Ibu di Garut Bunuh Kedua Anaknya Kemudian Bunuh Diri
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Meski begitu, Melissa berharap semua hak kliennya dipenuhi, meski sudah menjadi tersangka. Salah satunya yaitu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved