Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sumatra Barat Mahyeldi menyatakan pihaknya berkomitmen sejak awal untuk menghadirkan kesetaraan bagi seluruh warga, termasuk dalam memfasilitasi kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Gubernur juga mengimbau bupati dan wali kota untuk menyiapkan fasilitas dan sarana yang ramah bagi disabilitas.
"Sudah menjadi tugas kita untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang ramah disabilitas bagi saudara kita penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup banyak. Akan banyak potensi yang bisa dihadirkan dari para penyandang disabilitas. Makanya diharapkan dalam penyusunan RKPD 20 23 ini pikiran dan masukan dari penyandang disabilitas harus diakomodasi," kata Gubernur saat diwawancarai usai membuka Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2023, di Hotel Pangeran Beach, Padang.
Hal ini tak terlepas dari suara penyandang disabilitas karena masih minim bahkan nihil fasilitas dan akses khusus di fasilitas umum serta ruang publik bagi disabilitas.
Sebagaimana disampaikan oleh Antoni Tsaputra, seorang penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai Dosen FIP UNP sekaligus peneliti Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network, penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup banyak di Sumbar sangat berkeinginan untuk terus mendukung pemerintah sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.
"Mohon pada bupati wali kota, apapun program pembangunan, tolong diingat bahwa ada masyarakat kita yang memiliki kondisi kebutuhan yang berbeda," kata Antoni.
Sebelumnya dalam sambutan pembukaan Musrenbang, Gubernur Mahyeldi mengajak seluruh pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/D, lembaga profesi, ormas dan LSM agar secara bersama dan bersinergi dalam melaksanakan pembangunan yang terintegrasi, holistik serta memperhatikan potensi sekaligus kondisi masing-masing daerah.
Baca juga: Produksi Bawang di Sumbar Melimpah, Perlu Penangganan Pemasaran
Apalagi Pemerintah Provinsi Sumbar dan kabupaten kota secara umum masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat dalam hal pemulihan dan pertumbuhan sektor ekonomi yang terdampak pandemi covid-19 dan bencana alam.
Melalui Musrenbangda dengan mengusung tema "Peningkatan Produktifitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, Perdagangan & UMKM," gubernur berharap semua pihak dapat memberikan masukan dan saran terhadap penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Sumbar.
Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang RKPD 2023 yang telah dimulai rangkaiannya sejak November 2021 itu adalah dalam rangka melakukan penyamaan persepsi, substansi dan mekanisme penyusunan sekaligus menjaring aspirasi terkait isu-isu pembangunan sumbar, khususnya terkait stunting, program unggulan dan penciptaan entrepreneur baru.
Dalam kegiatan ini juga terdapat arahan Kemendagri yang disampaikan langsung oleh Dirjen Pembangunan Daerah dan Arahan Bappenas yang disampaikan oleh Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga diserahkan penghargaan kepada kabupaten dan kota terbaik.
Untuk Kabupaten terbaik Pencapaian Pembangunan Daerah (PPD) diberikan kepada Kabupaten Pasaman, yang dinilai sukses membangun kampung ikan mas Pasaman, melalui program peningkatan produksi ikan air tawar di beberapa kecamatan di Pasaman. Terbaik kedua diraih Kabupaten Tanah Datar dan ketiga Kabupaten Agam.
Kategori Kota terbaik Pencapaian Pembangunan Daerah (PPD) diberikan kepada Kota Payakumbuh, diikuti Kota Padang Panjang dan terakhir Kota Bukittinggi. Selain itu juga diberikan penghargaan khusus untuk Kota Sawahlunto yang dinilai tercatat sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2021.(OL-5)
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved