Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat sistem mitigasi menyusul gempat bumi yang terjadi di Nias Selatan, Sumatera Utara, pagi ini. Apalagi gempa terjadi di zona megathrust.
Ada dua kali gempa bumi yang berpusat di Nias Selatan, Senin (14/3) pagi. Gempa pertama berkekuatan M 6,7 dan disusul M 6,0. Hingga pukul 09.30 WIB, belum ada laporan korban jiwa akibat gempa.
“Petugas bersama warga diharapkan agar terus melakukan penyisiran untuk memastikan dampak gempa,” ungkap Puan.
Gempa dirasakan cukup kuat di Nias Selatan hingga sejumlah wilayah seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Gunungsitoli, hingga di Padang dan Pariaman, Sumatera Barat, serta sejumlah wilayah lainnya. Puan meminta petugas terkait memastikan kondisi keselamatan warga.
“Termasuk aparat agar ikut membantu mengatasi kepanikan warga yang sempat terjadi akibat gempa,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.
Puan menambahkan, Pemda Nias Selatan dan pemda-pemda yang berada di sekitarnya harus menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk mengantisipasi adanya gempa susulan. BPBD bersama tim SAR gabungan lain pun diharapkan selalu siaga.
Baca juga: BMKG Sebut Belum ada Laporan Kerusakan Akibat Gempa di Kepulauan Mentawai
“Sekalipun gempa tidak berpotensi tsunami, pemantauan harus dilakukan dan petugas harus memberikan informasi se-valid mungkin kepada masyarakat. Jangan sampai info yang tidak lengkap menyebabkan missed informasi,” kata Puan.
Lebih lanjut, mantan Menko PMK tersebut menekankan pentingnya mitigasi ke depan.
Puan mengatakan, pemerintah harus selangkah lebih maju menyiapkan segala potensi terjadinya bencana.
“Kita semua harus mewaspadai segala kemungkinan yang terjadi karena berdasarkan keterangan BMKG, gempa di Nias Selatan pagi tadi berada di zona megathrust. Mitigasi harus diperkuat,” tegasnya.
BMKG memperhitungkan kemungkinan gempa M 8,9 di zona megathrust. Untuk itu sesuai imbauan dari BMKG, kata Puan, semua harus mewaspadai skenario terburuk.
“Kita harus melihat ini sebagai upaya dari antisipasi. Bahwa mempersiapkan yang terburuk lebih baik daripada kurangnya persiapan. Kita berharap tidak ada bencana yang dikhawatirkan terjadi,” sebut cucu proklamator RI Bung Karno itu.
Puan juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kabar-kabar yang tidak tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ia meminta warga terus memantau perkembangan dari instansi terpercaya pemerintah.
“Sambil terus bersikap waspada dan hati-hati. Selalu pastikan keamanan dan keselamatan diri serta keluarga,” tutup Puan. (Ant/OL-4)
POLISI telah merespons kabar adanya dugaan penyiksaan terhadap seorang anak perempuan yang masih berusia 10 tahun di Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara.
PT Taspen kembali berpartisipasi dalam Program Relawan Bakti BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Selancar sangat berpotensi menghasilkan pemasukan ekonomi bagi daerah yang dikunjungi para peselancar.
Dijumpai beragam pengalaman yang haru sebagai perenungan, refleksi, penguatan iman, dan perjalanan spiritual.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved