Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POLDA Sumut mengusut dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengungkapkan penyidik Ditreskrimum dan Propam telah memeriksa oknum anggota Polri yang diduga terkait kasus tersebut.
"Sampai saat ini (dugaan keterlibatan oknum polisi) masih terus kita dalami," ujarnya, Rabu (9/3).
Hadi tidak merinci kapan pemeriksaan tersebut dilakukan, begitu juga jumlah oknum polisi yang diduga terlibat. Dia hanya memastikan oknum polisi yang diduga terlibat bertugas pada tingkat polsek di jajaran Polres Langkat dan jumlah yang sudah diperiksa lebih dari satu orang.
Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap anggota polisi bermula dari temuan Komnas HAM. Hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan ada enam orang meninggal dunia akibat tindak kekerasan di dalam kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana.
Hasil investigasi itu juga menyimpulkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD dan Polri dalam tindak kekerasan tersebut. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak segera menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut dengan mengeluarkan perintah kepada Ditreskrimum dan Bid Propam.
Baca juga: Kompolnas Dorong Penggunaan SCI dalam Penyidikan Kerangkeng Manusia di Langkat
Keduanya diperintahkan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum polisi seperti yang disimpulkan Komnas HAM. Menurut Hadi, Kapolda telah memastikan akan memberi tindakan tegas kepada kepada oknum anggota yang terbukti terlibat dan menyeretnya menghadapi proses hukum.
Sebelumnya, Kodam I Bukit Barisan menyatakan menyerahkan sepenuhnya pengusutan dugaan keterlibatan oknum TNI AD dalam kasus ini ke pihak kepolisian.
Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Donald Erickson Silitonga memastikan pihaknya mendukung penegakan hukum terhadap siapapun prajurit TNI AD di jajarannya. Karena itu, bila dalam penyidikan polisi ditemukan bukti keterlibatan oknum TNI AD, maka pasti akan dilimpahkan ke polisi militer.
"Bila ada oknum TNI AD yang terlibat, pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku," tegasnya.
Kendati demikian, untuk saat ini dia meminta setiap pihak menjunjung asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil pengusutan polisi.Proses hukum, kata Kapendam, akan mengacu pada pemenuhan alat bukti dan keterangan saksi-saksi.(OL-5)
Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan 30 orang itu perlu dibina. Polri telah menyarankan keluarga untuk membawa ke pusat rehabilitasi yang resmi.
Migran Care bakal melaporkan kerangkeng manusia itu ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) guna bisa mengusut dugaan praktik perbudakan modern tersebut.
Rehabilitasi meliputi pemeriksaan kesehatan secara rutin, pemberian obat dan vitamin, melatih cari makan sendiri, pengayaan kandang seperti habitatnya, dan lain-lain.
Sejumlah barang bukti berupa 1 ekor elang brontok fase terang, 2 ekor burung beo, 2 ekor jalak bali dan 1 ekor monyet hitam sulawesi telah direhabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa Sibolangit.
WAKIL Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik Pemkab Langkat tetap berjalan normal pascapenangkapan Bupati.
Dari rumah TRP, tim mengevakuasi tujuh satwa liar yang dilindungi antara lain satu individu Orangutan Sumatera, monyet hitam sulawesi, elang brontok, jalak bali hingga Beo
Penataan Kampung Ulos Huta Raja seluas lahan 16 ribu meter persegi dilakukan pada kurun 2020-2021 dengan biaya sebesar Rp25,8 miliar.
Salah satu sponsor Karo United FC adalah perrusahaan SIM Group yang dimiliki pengusaha Anta Ginting yang berbasis di Jakarta.
Ridwan Saragih menyatakan, pengunduran dirinya dilakukan setelah manajemen memintanya untuk bekerja sama dengan Miftahudin Mukson.
Upaya menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas nasional tidak hanya didukung infrastruktur, tetapi juga SDM
Tim relawan pendukung Soekirman-Tengku Ryan berharap netralitas aparatur sipil negara dan TNI-Polri dalam pilkada.
PARTAI Nasdem dan Gerindra menyatakan berkoalisi di Pemilihan Wali Kota Medan, Sumatra Utara. Koalisi ini ditandai dengan mendeklarasikan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved