Rabu 09 Maret 2022, 16:33 WIB

Polda Sumut Periksa Anggota Polres Langkat Soal Kerangkeng Manusia

Yoseph Pencawan | Nusantara
Polda Sumut Periksa Anggota Polres Langkat Soal Kerangkeng Manusia

ANTARA FOTO/Omar
Kerangkeng Manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat

 

POLDA Sumut mengusut dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengungkapkan penyidik Ditreskrimum dan Propam telah memeriksa oknum anggota Polri yang diduga terkait kasus tersebut.

"Sampai saat ini (dugaan keterlibatan oknum polisi) masih terus kita dalami," ujarnya, Rabu (9/3).

Hadi tidak merinci kapan pemeriksaan tersebut dilakukan, begitu juga jumlah oknum polisi yang diduga terlibat. Dia hanya memastikan oknum polisi yang diduga terlibat bertugas pada tingkat polsek di jajaran Polres Langkat dan jumlah yang sudah diperiksa lebih dari satu orang.

Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap anggota polisi bermula dari temuan Komnas HAM. Hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan ada enam orang meninggal dunia akibat tindak kekerasan di dalam kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana.

Hasil investigasi itu juga menyimpulkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD dan Polri dalam tindak kekerasan tersebut. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak segera menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut dengan mengeluarkan perintah kepada Ditreskrimum dan Bid Propam.

Baca juga: Kompolnas Dorong Penggunaan SCI dalam Penyidikan Kerangkeng Manusia di Langkat

Keduanya diperintahkan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum polisi seperti yang disimpulkan Komnas HAM. Menurut Hadi, Kapolda telah memastikan akan memberi tindakan tegas kepada kepada oknum anggota yang terbukti terlibat dan menyeretnya menghadapi proses hukum.

Sebelumnya, Kodam I Bukit Barisan menyatakan menyerahkan sepenuhnya pengusutan dugaan keterlibatan oknum TNI AD dalam kasus ini ke pihak kepolisian.

Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Donald Erickson Silitonga memastikan pihaknya mendukung penegakan hukum terhadap siapapun prajurit TNI AD di jajarannya. Karena itu, bila dalam penyidikan polisi ditemukan bukti keterlibatan oknum TNI AD, maka pasti akan dilimpahkan ke polisi militer.

"Bila ada oknum TNI AD yang terlibat, pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku," tegasnya.

Kendati demikian, untuk saat ini dia meminta setiap pihak menjunjung asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil pengusutan polisi.Proses hukum, kata Kapendam, akan mengacu pada pemenuhan alat bukti dan keterangan saksi-saksi.(OL-5)

Baca Juga

 Dok. PTPN XIV

Pabrik Gula di Bone Mulai Giling Tebu Perdana

👤Lina Herlina 🕔Senin 08 Agustus 2022, 15:09 WIB
Menurut Manajer Pabrik Gula Camming Hamsa, target produksi gula kristal putih itu berasal dari giling tebu sebanyak 302.108 ton dengan...
MI/Apul Sianturi

Kejurnas Rally 2022 Kerek Okupansi Hotel di Danau Toba

👤Yoseph Pencawan 🕔Senin 08 Agustus 2022, 14:41 WIB
PEMPROV Sumatera Utara mengklaim penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Rally di kawasan Danau Toba telah mendorong tingkat hunian hotel di...
dok.ist

Ribuan Pemuda di Kalteng Gemakan Ganjar Presiden 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 14:37 WIB
INGAR bingar suara dukungan untuk sosok Ganjar Pranowo menggema dari para pemuda yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya