Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat berbasis CHSE (Cleanliness, health, safety, and environmental sustainability) untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina mengatakan dengan perkembangan kondisi yang ada saat ini pihaknya menjamin kawasan wisata Labuan Bajo aman dikunjungi.
“Status penularan Covid-19 saat ini di Manggarai Barat tergolong cukup rendah dengan kasus sebagian besar berasal dari pendatang,” kata Shana Fatina di Labuan Bajo, NTT, Jumat (18/2).
Tercatat sampai 12 Februari 2022 pukul 18.00 WITA, dari total jumlah pemeriksaan terhadap 666 orang, jumlah pasien terkonfirmasi positif sebanyak 26 orang dan negatif sebanyak 640 orang sehingga pada saat ini positivity rate di Manggarai Barat sebesar 3,9%.
Baca juga: Kemendagri Minta Satpol PP Kerja Keras Sosialisasikan dan Tegakkkan Prokes
Sejak ditemukan kasus pertama pada 30 April 2020, total kasus konfirmasi positif Covid-19 sampai 12 Februari 2022 sebanyak 5.309 orang.
Untuk mengantisipasi penyebaran di sekitar lokasi wisata, BPOLBF menerapkan protokol kesehatan CHSE di Labuan Bajo secara ketat dalam berbagai hal.
Sejumlah prosedur pun harus diikuti oleh pengunjung di antaranya wajib menunjukkan hasil negative PCR/Antigen test bagi pengunjung dari luar Labuan Bajo pada kedatangan di pelabuhan dan bandara (mengisi eHac).
“Kami juga menyediakan peralatan, perlengkapan kebersihan, dan kesehatan (masker, sarung tangan, termometer, kotak obat). Dan selalu memastikan penerapan 3M termasuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada karyawan dan pengunjung,” kata Shana.
Hal itu juga ditunjang dengan berbagai upaya lain di antaranya melakukan disinfektan area public secara berkala dan memastikan penerapan pengaturan kapasitas pengunjung untuk memastikan tidak ada kerumunan.
Di sisi lain BPOLBF juga menyediakan pelayanan reservasi melalui telepon, media sosial, serta pembayaran non-tunai untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. “Tidak kalah penting kami menyediakan asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan bagi pengunjung,” kata Shana.
Sementara dari sisi pengelolaan sampah, BPOLBF mendukung ekonomi sirkular dengan memastikan pengolahan sampah dan limbah cair restoran/rumah makan dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan sehingga dapat tetap menjaga lingkungan serta tidak menyebabkan sumber penyebaran baru Covid-19, termasuk penanganan sampah kresek menggunakan mesin pyrolisis
“Langkah-langkah ini yang membuat kami semakin yakin bahwa Labuan Bajo aman dikunjungi karena bersama-sama kita saling menjaga dan mengantisipasi penyebaran Covid-19,” kata Shana.
Sementara di kesempatan terpisah, Director of Sales and Marketing Meruorah Komodo Labuan Bajo, Ika Dunn juga mengakui angka terinfeksi covic19 di Labuan Bajo memang tergolong rendah namun warga masyarakat dàn stakeholder harus selalu siaga mênekan angka penyebaran yang tidak diinginkan.
“Saat ini pemerintah daerah juga mengantisipasinya dengan menyiapkan antigen gratis kepada semua penumpang yang turun melalui Komodo Airport dan ini berlaku terhadap semua penumpang sehingga apabila ada yang positive maka akan di karantina di rumah sakit yang sudah disiapkan,”kata Ika.
Dengan destinasi yang angka penularan rendah membuat para traveller merasa aman dàn nyaman untuk berlibur ke Labuan Bajo dàn tentunya dengan tetap mènerapkan protokol kesehatan
Ika juga menegaskan percepatan vaksin booster juga akan sangat membantu sehingga baik masyarakat maupun pengunjung merasa lebih aman.
Bagi Ika, tips untuk wisatawan yang hendak ke Labuan Bajo agar selalu taat akan protokol kesehatan. Aktivitas wisata Bahari di Labuan Bajo maupun wisata outdoornya sangatlah aman untuk dicoba. Pilihan hotel pun aman dan nyaman karena semuanya sudah menerima sertifikat CHSE.
Aman dan nyaman bagi Side Meeting G20
Ika juga mengakui Labuan Bajo kini sudah sudah sangat nyaman dan siap menyelenggarakan side meeting event G20.
“Labuan Bajo untuk menjadi salah satu venue G20, saya rasa sudah sangat memadai mengingat beberapa agenda memang disesuaikan dengan kapasitas destinasi,” papar Ika.
Meruorah Komodo sendiri, sebagai salah satu hotel bintang 5 di Labuan Bajo memang akan menjadi venue untuk side meeting G20. Sebelum acara ini menurut Ika, hotelnya juga sudah menjadi venue beberapa international évent pra G20.
Sementara itu Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dr. Drs. Zet Sony Libing, M.Si pun mengakui bahwa Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Pusat, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo, PemdaManggarai Barat serta semua stakeholder telah bekerja sangat baik dan keras mempersiapkan Labuan Bajo salah satu destinasi wisata super prioritas di Tanah Air. (RO/OL-09)
RENCANA pembatasan kunjungan wisata ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.000 orang per hari yang akan diberlakukan mulai April 2026 memicu beragam tanggapan
Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya, mengatakan kamar dalam kondisi rapi dan tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan maupun perlawanan.
Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Labuan Bajo terus memperkuat upaya pengelolaan sampah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus kualitas hidup masyarakat.
KEPOLISIAN Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memeriksa dua pejabat Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo terkait kecelakaan kapal wisata KM Putri Sakinah.
PDIP menyoroti aspek keselamatan transportasi wisata
KANTOR Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menutup total pelayaran wisata ke perairan Taman Nasional Komodo akibat cuaca ekstrem.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved