Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KASUS kekerasan seksual di Jawa Tengah terhitung tinggi hingga capai puluhan orang, Partai NasDem Jawa Tengah siap mengaktifkkan posko pengaduan kekerasan seksual dan akan turun tangan.
Berdasarkan data dihimpun Media Indonesia Selasa (18/1) Provinsi Jawa Tengah mencatat kasus pelecehan seksual seldms kurun waktu satu tahun di 2021 cukup besar, sebanyak 89 perempuan menjadi korban kekerasan seksual dari 120 perempuan yang menjadi korban kekerasan.
Hal itu yang dicatat oleh Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM) berdasarkan hasil monitoring. "Namun tidak semua dilaporkanan ke kami, dari 80 kasus kekerasan terhadap perempuan paling banyak kasus kekerasan seksual mencapai 48 kasus," kata Kepala Divisi Bantuan Hukum LRCKJHAM, Nihayatul Mukharomah.
Kekerasan seksual terhadap perempuan di Jawa Tengah, lanjut Nihayatul Mukharomah, meliputi 25 kasus perbudakan seksual, enam kasus pelecehan seksual, 29 kasus KDRT, delapan kasus perkotaan, tiga prostitusi dan sembilan dalam hubungan kekasih atau pacar. "Itu yang dilaporkan ke kami, bisa saja lebih banyak lagi," imbuhnya.
Terkait hal itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Tengah Ali Mansyur mengatakan, hari ini Partai NasDem mulai membuka posko pengaduan kekerasan seksual, maka berbagai persiapan telah dilakukan untuk
mmenanggulangi permasalahan tersebut serta memberikan pendampingan pada korban.
Langkah pembentukan posko tersebut, lanjut Ali Mansyur, mengingat kasus kekerasan seksual cuku banyak dan di Jawa Tengah termasuk tinggi dengan Korban cukup banyak, sehingga posko yang ditempatkan di kantor DPW NasDem di Komplek Royal Office Building Jalan Madukoro No 10, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat dipandang cukup efektif.
"Mulai hari ini kira siap menerima aduan korban kekerasan seksual dan menindaklanjutinya," tambahnya. (OL-13)
Baca Juga: NasDem Buka Posko Aduan Korban Kekerasan Seksual se Indonesia
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 24 tahun yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh Achraf Hakimi di kediaman pribadi sang pemain di Paris.
Pendanaan pemulihan melalui peraturan ini hanya dapat diberikan setelah mekanisme restitusi dijalani, tetapi tidak ada batasan waktu yang tegas.
Dengan PP 29/2025 maka pengobatan korban kekerasan dan kekerasan seksual yang tidak tercover oleh program jaminan kesehatan nasional (JKN), bisa mendapatkan dana bantuan.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved