Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TIM Satuan Tugas 53 (Satgas-53) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa dan pengusaha di Kupang, Senin (20/12) malam. Keduanya langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara El Tari Kupang, Selasa (21/12) pagi.
Pengusaha yang ditangkap berinisial HT dan jaksa berinsial KM bertugas di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Benar pada Senin 20 Desember 2021 malam hari, Tim Satuan Tugas 53 (Satgas-53) Kejaksaan Agung telah mengamankan satu jaksa pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan satu pengusaha terkait perbuatan tercela yang dilakukan," kata Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim kepada wartawan.
Keduanya ditangkap di rumah HT di Kelurahan Tuak Daun Merah Kota Kupang. Namun, Abdul Hakim belum menjelaskan mengenai alasan Kejagung menangkap dua orang tersebut.
Baca juga: Kini, Kabupaten Sorong Punya Perpustakaan Daerah
Dia mengatakan jaksa tersebut sudah diberikan peringatan untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut, tetapi tidak diindahkan. Karena itu, tambahnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Yulianto memberikan izin untuk mengamankan yang bersangkutan dan langsung dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan. (OL-14)
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi secara resmi apakah penyegelan kantor PT DNG berkaitan langsung dengan OTT di Madina.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved