Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BADAN Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Satuan Pemeriksa Intern menggelar Sosialisasi Whistleblowing System dan Pemahaman Gratifikasi yang dilaksanakan pada Senin (6/12) bertempat di Conference Hall IT Centre BP Batam.
Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang berasal dari seluruh unit kerja yang tercantum dalam SK Kepala BP Batam tentang Unit Pengendali Gratifikasi dan Tim Penanganan Pengaduan Whistleblowing System di Lingkungan BP Batam.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini, Kasatgas 3 Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Soffan Hadi yang memaparkan tentang Whistleblowing System dan Pemahaman Gratifikasi serta Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Perlindungan Pelapor di KPK.
Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menyampaikan, Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja namun juga yang lebih penting adalah membangun mental aparatur penyelenggara yang dapat memberantas korupsi itu sendiri.
Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal.
“Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan mengenai pengendalian gratifikasi guna pemberantasan korupsi di Lingkungan BP Batam," jelasnya.
"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dan muaranya yaitu menyusun regulasi internal dan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG),” kata Purwiyanto.
Ia berharap, para peserta sosialisasi benar-benar memahami dampak-dampak apa saja jika melakukan gratifikasi.
“Saya berharap kita semua dijauhkan dari hal-hal yang akan dapat merugikan diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Kepada seluruh peserta pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat mengikuti Sosialisasi ini dengan penuh khidmat sehingga dapat berguna untuk kita semua,” harap Purwiyanto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Pemeriksa Intern, Konstantin Siboro mengatakan kegiatan sosialisasi ini pertama kali digelar guna melaksanakan Peraturan Kepala BP Batam No 11 tahun 2020.
“Kita menyusun tim yang telah ditetapkan oleh Kepala BP Batam yang tersebar di seluruh unit kerja BP Batam yang bertugas untuk memantau tindakan-tindakan gratifikasi yang ada di seluruh unit kerja, nantinya tim tersebut dapat melaporkan kepada koordinator yaitu Satuan Pemeriksa Intern jika ditemukan gratifikasi," tuturnya.
"Kami juga melaporkan secara rutin kepada Kepala BP Batam terkait hal tersebut dan nantiya kami akan bekerjasama dengan KPK untuk menanganinya, agar BP Batam terbebas dari tindakan Korupsi,” kata Konstantin Siboro. (RO/OL-09)
Kompetensi digital harus dibarengi dengan pembentukan karakter dan nilai profesional.
Prof. Bo An menjelaskan tentang peran penting Autonomous Agents dalam memecahkan berbagai permasalahan kompleks di dunia nyata.
Melalui forum ini, Forhati menegaskan komitmen dalam mengonsolidasikan kekuatan perempuan dan membangun pengetahuan kolektif tentang isu-isu strategis perempuan di 2025.
Seminar yang diadakan Perbanas Insitute ini menjadi forum strategis untuk membahas dampak kebijakan proteksionisme global terhadap Indonesia dan strategi adaptif yang perlu diambil.
Direktur Eksekutif IGCN Josephine Satyono menekankan pentingnya tata kelola beretika dalam praktik bisnis yang berkelanjutan.
Dari 16 invensi yang divaluasi, AII berhasil mengantar 9 invensi meraih Letter of Intent (LoI) atau surat kesepakatan sementara; 4 lainnya berupa penandatanganan NDA dan dan 2 sisanya menuju NDA
“Penyidik menggali terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pada saat tempus (waktu) penerimaan gratifikasi tersebut terjadi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo.
Penyidik masih menghitung total gratifikasi yang diterima oleh tersangka. Sementara, pihak berperkara itu mengantongi belasan miliar rupiah.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
KPK mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor, diperiksa penyidik soal tambang batu bara.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Budi menyebut kehadiran KPK kali ini bukan bagian dari penindakan. Sebab, kata dia, yang datang merupakan tim pencegahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved