Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
SIDANG paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut), Senin (29/11) mengesahkan APBD 2022 sebesar Rp12,154 triliun. Jumlah itu menurun sekira Rp1,3 triliun dibanding APBD 2021.
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah mengungkapkan, penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan kewenangan pencatatan dana BOS. Selama ini Pemprov berwenang mencatat seluruh dana BOS yang dialokasikan pusat sebagai pendapatan daerah dalam APBD provinsi.
Namun mulai tahun anggaran 2022, pencatatan Dana BOS untuk SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Dengan begitu, alokasi dana BOS untuk SD dan SMP tidak lagi masuk dalam APBD provinsi.
Meski mengalami gerusan dari dana BOS, tetapi kata Wagub, pendapatan daerah dari penerimaan PAD dalam APBD 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan. Pemprov memeroyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 naik 16,19% dari 2021 menjadi lebih dari Rp6,961 triliun.
Target PAD itu berasal dari sumber penerimaan, terutama pajak dan retribusi daerah. Ditambah lagi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang sah.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi optimistis pertumbuhan ekonomi provinsinya pada 2022 akan naik sebesar 2,4%. Optimisme itu melihat dari pulihnya beberapa sektor ekonomi yang didukung telah melandainya pandemi Covid-19 di daerahnya. "Ekonomi kita akan segera pulih, diiringi semakin terkendalinya Covid-19," pungkasnya. (OL-15)
Pelayanan malam hari akan digelar di Medan, Lubukpakam, Binjai, Kisaran dan Pematangsiantar. Titik lainnya mencakup Simalungun, Rantauparapat, Kabanjahe, Sei Rampah, dan Tebing Tinggi
DUA tempat hiburan malam kembali direkomendasikan agar ditutup usai polisi menemukan penyalahgunaan narkoba di lokasi.
Melalui Gerakan Sejuta Kotak Umat tersebut, masyarakat memproduksi pupuk organik secara komunal.
Angka UMKM yang masuk ke ekosistem digital lebih mengenaskan, hanya 3%. Jumlah anak muda yang memilih berwirausaha malah lebih kecil lagi, hanya 0,08%.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved