Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
MERESPON tudingan mantan narapidana bahwa telah terjadi tindak kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY telah menerjunkan tim investigasi.
"Mulai dari kemarin malam kami sudah memerintahkan kepala diivisi untuk
melakukan investigasi. Kami berjanji tidak akan pernah mentolerir petugas yang melakukan pelanggaran," ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Budi Argap Situngkir, Selasa (2/11).
Ia juga membantah bahwa kabar yang ramai beredar di media sosial tidak benar. "Apa yang disampaikan Vincentius, warga binaan yang masih menjalani program cuti bersyarat, adalah tidak benar. Petugas di LP sudah melaksanakan tugas sesuai SOP."
Kasus dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan sejumlah mantan narapidana LP Narkotika ke Ombudsman DIY. Di antara mereka ialah Vincentius Titih Gita Arupadatu.
"Banyak pelanggaran HAM. Warga binaan jadi korban penganiayaan, diinjak-injak, dan dipukuli dengan alat kelamin sapi jantan yang sudah
dikeraskan," ungkap Vincentius.
Lebih jauh, Budi Situngkir berjanji akan terbuka dan melaksanakan investigasi untuk mencari fakta yang sebenarnya. Jika benar
ada petugas yang melakukan pelanggaran, akan ada sanksi tegas menanti.
"Kalau ini benar memang ada perlakuan-perlakuan (yang tidak wajar), kami janji akan tindak dengan tegas, tidak ada toleransi. Kami berjanji, petugas yang melakukan penganiayaan pasti kami tindak. Saya selaku Kepala Kantor Wilayah pasti melakukan tindakan tegas terhadap hal ini, tidak mentoleransi perlakuan demikian," tegasnya.
Wartawan juga diajak melihat lebih dekat secara langsung program pembinaan warga binaan di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta untuk membuktikan tidak adanya perlakuan di luas batas kewajaran yang dilakukan petugas Lapas kepada warga binaan.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, Gusti Ayu Putu
Suwardani, menegaskan program pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA
Yogyakarta telah berjalan dengan baik selama 2 tahun terakhir dan tidak
ada perlakuan seperti tudingan yang beredar.
"Pembinaan terus berjalan, dan ini kami diganggu lagi dengan satu
statement yang kami sedang selidiki, sedang investigasi lagi, apakah
benar kebenarannya sepeti itu. Hari ini saya sampaikan, kami Kanwil
Kemenkumham DIY sedang terus menyelidiki dan menginvestigasi kejadian
atau laporan dari Vincentius Titih yang sebenarnya adalah klien
pemasyarakatan dan bukan eks narapidana yang saat ini masih dalam
pembimbingan Bapas Kelas I Yogyakarta," ungkap Gusti Ayu.
Dia mengaku sedang berkoordinasi dengan Ombudsman terkait laporan itu. "Tim kami saat ini masih terus melaksanakan investigasi mencari kedalaman informasi tersebut," lanjutnya. (N-2)
KASUS Leptospirosis di Kota Yogyakarta dilaporkan meningkat signifikan meski musim hujan telah berakhir. Diduga, peningkatan kasus tersebut berkaitan dengan persoalan sampah.
Merayakan Hari Kemerdekaan. Indonesia bisa dengan mendatangi beragam tempat bersejarah dan sarat makna budaya.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier berkunjung ke Yogyakarta, Magelang, dan Semarang di Jawa Tengah pada 11-13 Agustus 2025.
SETIAP tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Indonesia. Sehingga pada hari ini, Kamis, 14 Agustus 2025 merupakan momen untuk memperingati Hari Pramuka Indonesia.
Pameran yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, menyoroti dukungan kuat Australia bagi Indonesia selama perjuangan kemerdekaan.
Kepolisian Resort Kota Jambi, Polda Jambi menggiring seorang wanita yang diduga hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi.
RENCANA Presiden Prabowo Subianto untuk membangun lembaga pemasyarakatan (LP) baru dinilai bakal menjawab persoalan overkapasitas warga binaan.
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).
RK Nyepi diterima oleh 1.629 narapidana beragama Hindu dan PMP kepada 12 anak binaan
Nicholay Aprilindo, mengungkapkan Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih menjadi salah satu tempat yang sering terjadi praktik pelanggaran HAM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved