Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
RENCANA Presiden Prabowo Subianto untuk membangun lembaga pemasyarakatan (LP) baru dinilai bakal menjawab persoalan overkapasitas warga binaan. Selama ini, overkapasitas LP menjadi tantangan utama yang dihadapi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Ini (pembangunan LP baru) salah satu usaha yang harus diapresiasi dalam rangka menjawab persoalan overcapacity," ujar pengajar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada Media Indonesia, Kamis (26/6).
Kendati demikian, Fickar menjelaskan bahwa pemerintah juga harus memperbaiki kualitas pembinaan warga binaan saat ini sembari membangun LP baru. Menurutnya, tujuan narapidana masuk LP bukan hanya untuk menjalani hukuman, tapi juga menjadikan mereka jera untuk mengulangi perbuatan tindak pidana.
"Karena itu secara umum harus juga diikuti oleh kebijakan makro menyediakan lapangan kerja," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengungkap bahwa Presiden Prabowo bercita-cita membangun LP baru. Tidak hanya LP pada umumnya, Prabowo memiliki misi LP yang modern dengan penjagaan supermaximum.
"Yang tempatnya di pulau terpencil. Sedang disiapkan," terang Agus saat mengunjungi LP Kelas I Medan, Sumatera Utara, Rabu (25/6). (H-3)
Kepolisian Resort Kota Jambi, Polda Jambi menggiring seorang wanita yang diduga hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi.
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).
RK Nyepi diterima oleh 1.629 narapidana beragama Hindu dan PMP kepada 12 anak binaan
Nicholay Aprilindo, mengungkapkan Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih menjadi salah satu tempat yang sering terjadi praktik pelanggaran HAM.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menekankan pentingnya pemisahan narapidana kasus narkoba dari pelaku kejahatan lainnya untuk mencegah overkapasitas lapas
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sugiat Santoso menilai perlu adanya solusi dalam mengurangi kapasitas Lapas, yakni dengan pemberian grasi massal kepada warga binaaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved