Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
UNTUK memajukan pariwisata di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Utara (Provsu) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun. Komisi B DPRD Provsu diterima oleh Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.
Ketua Komisi B DPRD Provsu Dhody Thahir menyampaikan bahwa tujuan Komisi B Provsu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun adalah untuk memberikan dukungan dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Simalungun.
“Kunjungan Komisi B ke Simalungun berkonsentrasi pada pariwisata Danau Toba, Parapat. Kami juga akan mengunjungi rumah bolon, karena ini juga sudah dikenal di seluruh Indonesia. Untuk melihat fasilitasnya, lingkunganya, jalan menuju lokasi, apakah mendukung untuk menambah PAD,” kata Dhody di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Kamis (2/9).
Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, menurut Dhody, sektor pariwisata menghadapi tantangan berat. “Jadi kita berikan motivasi untuk bisa bergerak kembali. Mudah-mudahan covid ini akan berakhir tidak lama lagi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja komisi B DPRD Provsu ke Kabupaten Simalungun. "Diharapkan kehadiran Komisi B ini dapat memberikan kemajuan untuk Kabupaten Simalungun," ujarnya.
Selanjutnya, secara ringkas Zonny menjelaskan tentang topografi Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah terluas di Provinsi Sumatra Utara dengan luas wilayah 4386,60 Km², memiliki 32 kecamatan, 27 kelurahan, 386 nagori/desa, dan 1.152.025 jiwa penduduk.
"Dari jumlah penduduk tersebut, 58% bermata pencarian dari sektor pertanian, seperti padi, jagung, ubi kayu, dan sebagainya serta pertanian holtikutura," jelasnya.
Di sektor lain, Zonny menambahkan bahwa di Kabupaten Simalungun juga terdapat objek-objek wisata lainnya seperti wisata alam, wisata agro, dan wisata rekreasi. "Sektor wisata alam seperti Danau Toba yang menjadi kawasan destinasi pariwisata nasional super prioritas dan panjang pantai Danau Toba wilayah Simalungun 78,93 Km. Untuk itu berharap kepada Komisi B kiranya membantu perbaikan infrastuktur jalan di Simalungun, terutama jalan-jalan provinsi yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan," harapnya. (AP/OL-10)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved