Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
AKIBAT izin dicabut oleh Bupati Sorong, Papua Barat, Johny Kamuru, tiga dari empat perusahaan kelapa sawit terkait melayangkan gugatan ke PTUN Jayapura.
Empat perusahaan yang dicabut izinnya itu yakni PT Papua Lestari Abadi di Distrik Segun dengan luas lahan 15.631 ha, PT Cipta Papua Plantation di Distrik Mariat dan Sayosa dengan luas lahan 15.671 ha, PT Sorong Agrisawitindo di Distrik Segun, Klawak, dan Klamono dengan luas lahan 40.000 ha, serta PT Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Klamono, dan Segun dengan luas lahan 34.400 ha.
Bupati Sorong Johny Kamuru mengatakan tindakan pencabutan izin sudah melalui kajian dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. Izin yang dicabut seperti izin usaha perkebunan, izin lingkungan, dan izin lokasi.
Ada beberapa dasar pencabutan izin usaha yang tidak bisa ditoleransi. "Pada intinya hanya beberapa hektare lahan yang ditanami pohon sawit," ungkapnya saat jumpa pers daring dan dialog interaktif di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (1/9).
Baca juga: Ridwan Kamil: Seniman Mural Jangan Baper
Alasan lain yaitu ada beberapa kali pergantian manajemen dengan bendera perusahaan yang sama. "Serta beberapa alasan lain," tandas Johny. (OL-14)
Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai kuota haji khusus.
KPK mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.
Para penyelidik dan penyidik baru diingatkan untuk menjaga kolaborasi antarsumber daya di KPK.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Dalam upaya mendorong industri sawit berdaya saing dan ramah lingkungan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kembali menyelenggarakan Pertemuan Teknis Kelapa Sawit (PTKS) ke-9.
Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk terus mempromosikan peluang untuk pengembangan usaha perkebunan khususnya sawit.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Mei 2025 mencapai US$111,98 miliar, naik 6,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
PT Astra Agro Lestari mendorong peran pemuda dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kawasan perkebunan kelapa sawit.
Turunnya harga tersebut dapat memengaruhi semangat petani dan pekerja. Apalagi hal itu bisa berdampak beruk roda berekonomian warga sekitar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved