Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta Pemerintah Kota Tanjungbalai mempercepat proses tender proyek fisik untuk mendorong penyerapan anggaran. Pemkot Tanjungbalai diminta memberi perhatian lebih terhadap penyerapan anggaran.
Hal itu diungkapkan Edy karena hingga Kuartal I/2021, serapan anggaran Kota Tanjungbalai baru sebesar 24,97%. Padahal pada periode yang sama tahun lalu serapannya sudah mencapai 32,97%. "Karena itu saya meminta Pemerintah Kota Tanjungbalai mempercepat proses tender dan menjalankan program-program, terutama program pemulihan ekonomi," ungkapnya, Kamis (26/8).
Dia mengatakan saat ini tahun anggaran sudah masuk bulan Agustus sehingga tersisa empat bulan lagi. Sementara serapan anggaran Kota Tanjungbalai masih menyentuh angka 24,97%.
Di sisi lain, Edy tidak terlalu yakin proyek fisik apakah selesai hanya dalam waktu empat bulan. Padahal perputaran uang di daerah saat ini sangat bergantung APBD karena minimnya investasi dari luar akibat pandemi.
Selain itu Edy mengatakan dirinya juga sudah meminta para pimpinan OPD Kota Tanjungbalai untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kepeduliannya kepada masyarakat.
Plt Wali Kota Tanjungbalai Waris Thalib berjanji akan mengejar ketertinggalan serapan anggaran daerahnya. Dia mengatakan realisasi proyek fisik dan program pada tahun ini belum lebih mudah dari tahun lalu. Hingga kini pandemi masih berlangsung sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak bisa dilakukan.
"Namun kami akan mengejar serapan anggaran ini dan mendorong OPD-OPD bekerja lebih keras lagi, terutama proyek fisik," kata ujarnya. (OL-15)
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berlomba dengan waktu.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dana Rp1,9 triliun di perbankan bukan mengendap, melainkan anggaran operasional yang sudah dialokasikan.
Berdasarkan catatan BPKPD, perangkat daerah yang tingkat penyerapan anggarannya cukup besar yaitu Sekretariat DPRD. Penyerapannya terealisasi mencapai 63,38%.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved