Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara (Malut) mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalani vaksinasi COVID-19 dan bagi yang belum divaksin maka konsekuensinya gaji bulanan mereka ditunda pembayarannya.
Penjabat Kepala Unit BRI Kabupaten Pulau Morotai, Indra Nova saat dihubungi, di Ternate, Kamis (5/8), membenarkan adanya penahanan gaji bagi seluruh ASN berdasarkan perintah Pemkab Pulau Morotai.
"Memang betul, sesuai komunikasi dan arahan yang diperoleh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Morotai Suriani Antarani telah meminta BRI agar gaji ASN Morotai ditunda sementara," katanya.
Menurut Indra arahan tersebut langsung dari Kepala BPKAD ke BRI agar semua gaji ASN Morotai ditunda dan memang sudah ada beberapa instansi yang gaji mereka sudah masuk.
Dia tidak menjabarkan mengapa sehingga gaji ASN ditunda. "Kalau alasan penahanan gaji itu nantinya ditanyakan langsung ke Pemkab Pulau Morotai saja," kata Indra Nova.
Namun, saat Kepala BPKAD Pulau Morotai, Suriani Antarani dihubungi terpisah meminta agar alasan penahanan mengarahkan kepada awak media untuk langsung bertanya kepada sekretaris daerah (sekda).
Sementara itu sebagian besar ASN Kabupaten Pulau Morotai menyayangkan kebijakan pemkab setempat untuk memerintahkan BRI Morotai agar menahan gaji ribuan ASN.
Apalagi bila penahanan gaji itu terjadi diduga karena ASN belum belum melakukan vaksinasi COVID-19, sehingga Pemkab Morotai menahannya.
Seperti Dinas PU Pulau Morotai, rata-rata ASN belum menerima gaji karena informasi yang beredar bahwa ASN yang belum divaksin gajinya ditahan, sehingga mengakibatkan sejumlah ASN di Dinas PU Morotai tidak masuk kantor.
Salah seorang ASN Pulau Morotai, Muhammad saat dihubungi membenarkan kalau gaji yang biasanya mereka terima melalui ATM belum ditransfer dan alasan yang disampaikan belum melakukan vaksinasi COVID-19.
Kendati demikian, mereka minta agar gajinya jangan ditahan, karena gaji yang mereka peroleh setiap bulan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 30 SKPD di lingkup Pemkab Pulau Morotai baru 11 SKPD yang telah terbayar gaji bulanannya. (Ant/OL-12)
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
KEBIJAKAN pemerintah mengenai pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau iuran Tapera mendapat penolakan dari berbagai pihak.
MENTERI Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto turut mengomentari soal gaji karyawan yang akan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Ketum Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali perihal aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tapera
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved