Sekda Sebut Kualitas ASN di Sikka Minimalis dengan Disiplin Rendah

KUALITAS aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur terbilang masih sangat rendah. Ditambah sikap disiplin mereka sangat rendah.

"Tantangan yang paling besar di birokrasi kita soal kualitas aparatur kita. Berdasarkan indeks profesional (IP) ASN di Sikka ini masih sangat rendah. Kemarin dalam RPJMD kita itu masih sekitar angka 53. Angka ini tidak pernah naik-naik juga," ungkap Sekda Kabupaten Sikka, Alvian Parera di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, kemarin.

Dia pun mengakui kualitas ASN di lingkup Pemkab Sikka terbilang masih sangat rendah berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Dia pun memberikan salah contohnya, penempatan ASN tidak sesuai dengan jabatan dan tingkat pendidikannya. Hal ini dikarenakan masih banyak ASN di sana yang tamatan SMA.

"Tantangan besar sekali bagi Bupati siapapun, saya yakin SDM ASN kita sangat sulit.  Bayangkan saja, eselon IV kita saat ini masih tamat SMA," ungkapnya.

Selain itu, ia mengaku, masih banyak ASN di Sikka sampai saat tidak menguasai komputer. "Banyak sekali aparatur kita tidak bisa komputer. Mau menyesal juga sulit karena mereka ini sudah pegawai," bebernya

Kondisi tersebut, jelas dia, diperparah dengan rendahnya disiplin para ASN di Sikka. "Saya hadapi sendiri. Banyak sekali ASN kita yang kurang disiplin. Ini menjadi tantangan dalam birokrasi dan kita tetap terus meningkatkan kualitas ASN kita," ujarnya.

Kedepannya, ungkap Alvian Parera, pemerintah daerah akan melakukan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan program Jokowi. Dimana, jabatan setingkat eselon III dan IV dihapus atau ditiadakan. "Bayangkan saja eselon III dan IV kita ini masih ada berpendidikan SMA. Mau tidak mau, kita mutasikan mereka ke kecamatan. Karena kecamatan jabatan struktural masih ada. Mau tidak mau akhir Juni kita harus lantik," papar dia.

Ia menilai kebijakan Presiden Jokowi tentang profesional ASN sesuai dengan bidangnya adalah kebijakan yang tepat. "Itu menjadi tantangan bagi birokrasi di Sikka yaitu jumlah, kualitas dan distribusi," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga:Ketua DPRD Adukan Bupati Alor ke Bareskrim Terkait Video Viral Bansos