Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini sedang mengemban visi Membangun Desa Menata Kota untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan pedesaan. Hal itu mengingat masih ada 5.417 desa yang belum mampu berdiri sendiri dengan kondisi pembangunan yang masih tertinggal.
Menurut Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah konsep "Membangun Desa Menata Kota" diyakini akan mampu membangkitkan gairah perekonomian hingga ke daerah pelosok. Menurutnya, kendati potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah relatif cukup baik, tetapi belum semua desa mampu mandiri.
"Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Namun tidak sedikit yang pengelolaannya belum sesuai harapan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten maupun desa itu sendiri," katanya, Selasa (15/6).
Karena itu dia berharap juga revisi Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa dapat membawa perubahan yang baik, khususnya dari sisi kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang menurutnya perlu diperbaiki salah satunya kawasan pedesaan yang lokasinya jauh dari ibu kota dan masih kesulitan akses jalan. Karena itu dia berharap RUU Desa setelah direvisi akan mampu membawa pemerataan pembangunan di kawasan-kawasan terpencil. (OL-15)
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved