Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN pengurus Partai NasDem Kota Yogyakarta dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalin silaturahmi politik di Kantor NasDem, Jl Soka, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Jumat (11/6) malam. Silaturahmi politik itu membahas peluang koalisi NasDem-PKS dalam menyiapkan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono mengatakan, masa jabatan Wali Kota Yogyakarta saat ini akan berakhir pada Mei 2022, meski pelaksanaan Pilkada digelar serentak pada November 2024. Saat ini komunikasi politik mulai dijajaki untuk membangun poros koalisi.
"Yang pertama, silaturahmi politik membuka peluang koalisi. Yang kedua, kami ingin dua kekuatan politik ini membentuk poros baru menatap Pilkada Kota Yogyakarta,'' kata Anggota DPRD Kota Yogyakarta itu lewat siaran pers.
Baca Juga: NasDem : Konvensi Ajang Seleksi Putra Terbaik Bangsa
Sigit juga mengatakan peluang koalisi NasDem-PKS tidak sekedar menatap Pilkada dari aspek kontestasi politik. Ia akan menyusun berbagai kajian strategis untuk pembangunan Kota yang dinilai perlu banyak penyesuaian di masa pandemi.
''Kami akan menyusun kajian strategis tentang akselerasi pembangunan Kota. Kami ingin arah pembangunannya langsung terasa di masyarakat. Nanti (kajian) melibatkan banyak pakar. Jadi, ada gagasan yang kami usung, bukan sekedar kontestasi menang-kalah,'' tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu NasDem Kota Yogyakarta, Dwi Candra Putra turut mengamini pendekatan pembangunan yang diusungnya bersama PKS. "NasDem membangun sinergi dengan PKS berbasis ekonomi-pembangunan. Saat ini kami fokus mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjelang masa akhir Pemkot. Jadi, semua tertata agar ikhtiar kami dirasakan masyarakat," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta itu.
Selaras dengan NasDem, Nasrul Khoiri, Ketua DPD PKS Kota Yogyakarta menjelaskan pertemuan tersebut merupakan sarana memadukan kekuatan gagasan kedua partai. Legislator di DPRD Kota Yogyakarta itu ingin peluang koalisinya bersama NasDem menghasilkan keberpihakan pada masyarakat.
"Frekuensi ini harus disatukan karena kami sama-sama berjuang di jalur politik-keberpihakan. Kami berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk masyarakat Jogja,'' jelasnya.
Untuk maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta, partai politik harus bermodal minimal 9 kursi DPRD. Saat ini fraksi NasDem memiliki 4 kursi dan Fraksi PKS memiliki 5 kursi. Bila koalisi ini resmi terjalin, NasDem-PKS dapat mengusung pasangan calon Wali Kota Yogyakarta. (AT/OL-10)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved