Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
JAJARAN pengurus Partai NasDem Kota Yogyakarta dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalin silaturahmi politik di Kantor NasDem, Jl Soka, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Jumat (11/6) malam. Silaturahmi politik itu membahas peluang koalisi NasDem-PKS dalam menyiapkan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono mengatakan, masa jabatan Wali Kota Yogyakarta saat ini akan berakhir pada Mei 2022, meski pelaksanaan Pilkada digelar serentak pada November 2024. Saat ini komunikasi politik mulai dijajaki untuk membangun poros koalisi.
"Yang pertama, silaturahmi politik membuka peluang koalisi. Yang kedua, kami ingin dua kekuatan politik ini membentuk poros baru menatap Pilkada Kota Yogyakarta,'' kata Anggota DPRD Kota Yogyakarta itu lewat siaran pers.
Baca Juga: NasDem : Konvensi Ajang Seleksi Putra Terbaik Bangsa
Sigit juga mengatakan peluang koalisi NasDem-PKS tidak sekedar menatap Pilkada dari aspek kontestasi politik. Ia akan menyusun berbagai kajian strategis untuk pembangunan Kota yang dinilai perlu banyak penyesuaian di masa pandemi.
''Kami akan menyusun kajian strategis tentang akselerasi pembangunan Kota. Kami ingin arah pembangunannya langsung terasa di masyarakat. Nanti (kajian) melibatkan banyak pakar. Jadi, ada gagasan yang kami usung, bukan sekedar kontestasi menang-kalah,'' tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu NasDem Kota Yogyakarta, Dwi Candra Putra turut mengamini pendekatan pembangunan yang diusungnya bersama PKS. "NasDem membangun sinergi dengan PKS berbasis ekonomi-pembangunan. Saat ini kami fokus mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjelang masa akhir Pemkot. Jadi, semua tertata agar ikhtiar kami dirasakan masyarakat," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta itu.
Selaras dengan NasDem, Nasrul Khoiri, Ketua DPD PKS Kota Yogyakarta menjelaskan pertemuan tersebut merupakan sarana memadukan kekuatan gagasan kedua partai. Legislator di DPRD Kota Yogyakarta itu ingin peluang koalisinya bersama NasDem menghasilkan keberpihakan pada masyarakat.
"Frekuensi ini harus disatukan karena kami sama-sama berjuang di jalur politik-keberpihakan. Kami berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk masyarakat Jogja,'' jelasnya.
Untuk maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta, partai politik harus bermodal minimal 9 kursi DPRD. Saat ini fraksi NasDem memiliki 4 kursi dan Fraksi PKS memiliki 5 kursi. Bila koalisi ini resmi terjalin, NasDem-PKS dapat mengusung pasangan calon Wali Kota Yogyakarta. (AT/OL-10)
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Bima Arya Sugiarto menilai bahwa keserentakan pemilu dan pilkada memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan anggaran.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved