Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
JAJARAN pengurus Partai NasDem Kota Yogyakarta dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalin silaturahmi politik di Kantor NasDem, Jl Soka, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Jumat (11/6) malam. Silaturahmi politik itu membahas peluang koalisi NasDem-PKS dalam menyiapkan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono mengatakan, masa jabatan Wali Kota Yogyakarta saat ini akan berakhir pada Mei 2022, meski pelaksanaan Pilkada digelar serentak pada November 2024. Saat ini komunikasi politik mulai dijajaki untuk membangun poros koalisi.
"Yang pertama, silaturahmi politik membuka peluang koalisi. Yang kedua, kami ingin dua kekuatan politik ini membentuk poros baru menatap Pilkada Kota Yogyakarta,'' kata Anggota DPRD Kota Yogyakarta itu lewat siaran pers.
Baca Juga: NasDem : Konvensi Ajang Seleksi Putra Terbaik Bangsa
Sigit juga mengatakan peluang koalisi NasDem-PKS tidak sekedar menatap Pilkada dari aspek kontestasi politik. Ia akan menyusun berbagai kajian strategis untuk pembangunan Kota yang dinilai perlu banyak penyesuaian di masa pandemi.
''Kami akan menyusun kajian strategis tentang akselerasi pembangunan Kota. Kami ingin arah pembangunannya langsung terasa di masyarakat. Nanti (kajian) melibatkan banyak pakar. Jadi, ada gagasan yang kami usung, bukan sekedar kontestasi menang-kalah,'' tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu NasDem Kota Yogyakarta, Dwi Candra Putra turut mengamini pendekatan pembangunan yang diusungnya bersama PKS. "NasDem membangun sinergi dengan PKS berbasis ekonomi-pembangunan. Saat ini kami fokus mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjelang masa akhir Pemkot. Jadi, semua tertata agar ikhtiar kami dirasakan masyarakat," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta itu.
Selaras dengan NasDem, Nasrul Khoiri, Ketua DPD PKS Kota Yogyakarta menjelaskan pertemuan tersebut merupakan sarana memadukan kekuatan gagasan kedua partai. Legislator di DPRD Kota Yogyakarta itu ingin peluang koalisinya bersama NasDem menghasilkan keberpihakan pada masyarakat.
"Frekuensi ini harus disatukan karena kami sama-sama berjuang di jalur politik-keberpihakan. Kami berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk masyarakat Jogja,'' jelasnya.
Untuk maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta, partai politik harus bermodal minimal 9 kursi DPRD. Saat ini fraksi NasDem memiliki 4 kursi dan Fraksi PKS memiliki 5 kursi. Bila koalisi ini resmi terjalin, NasDem-PKS dapat mengusung pasangan calon Wali Kota Yogyakarta. (AT/OL-10)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.
Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu.
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved