Rabu 05 Mei 2021, 13:08 WIB

Pemkab Sleman Akan Potong TPP Bila ASN Nekat Mudik

Agus Utantoro | Nusantara
Pemkab Sleman Akan Potong TPP Bila ASN Nekat Mudik

MI/Djoko Sardjono
Razia penyekatan perbatasan Klaten-DIY di Prambanan tahun 2020

 

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Sleman, Hardo Kiswaya mendukung larangan mudik, ASN jajaran Pemkab Sleman juga dilarang mudik. Hardo mengemukakan ketentuannya sama dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun secara spesifik Pemkab Sleman akan memberikan sanksi administratif bagi yang melakukan pelanggaran.

"Yaitu akan saya potong TPP-nya," kata Hardo, Rabu (5/5).

Ia menambahkan, larangan mudik itu berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Hardo mengakui, tidak hapal persis besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan kepada setiap ASN di Pemkab Sleman, namun ada rumusannya.

Menurut Hardo, kebijakan larangan mudik itu sudah dituangkan dalam Surat Edaran nomor 440/40120 tertanggal 27 April 2021. Surat Edaran tersebut, imbuhnya merupalkan pembatasan kegiatan ke luar daerah ataupun mudik dan/atau cuti bagi ASN di Pemkab Sleman. Larangan ASN mudik ini juga dilandasi bahwa selama ini angka penambahan kasus positif covid-19 relatif masih tinggi, sehingga perlu  pembatasan agar tidak terjadi penambahan yang tinggi.

Pada libur-libur panjang  beberapa waktu lalu, jelasnya, penambahan kasus positif covid-19 cukup tinggi, tidak hanya di Kabupaten Sleman tetapi juga di daerah lainnya.

"Sebagai satu aturan juga ada hal yang merupakan pengecualian. Pengecualian jika ASN tersebut menjalankan tugas ke luar daerah. Kalau ini perlu keterangan dari pejabat eselon dua," terang Hardo.

Tidak hanya itu, Hardo menyebut, ASN Kabupaten Sleman yang tinggal di luar Sleman akan mendapat keterangan agar tetap dapat melakukan lintas batas. "Misalnya ASN Sleman yang berasal dari Magelang atau Klaten di Jawa Tengah yang setiap hari lajo," tambahnya.

ASN yang mendapat cuti hamil, cuti karena sakit atau hal lain yang dimungkinkan mendapat izin juga akan diberikan. "Kalau hanya mudik tentu akan kami berikan sanksi. Karena itu jangan coba-coba," tegasnya.

baca juga: Larangan mudik

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih secara terpisah menjelaskan Pemkab Bantul juga mengeluarkan larangan mudik bagi ASN-nya. Di sisi lain, Pemkab juga akan mengawasi pemudik yang masuk Bantul.

"Saya minta perangkat kapanewon, lurah, dukuh hingga RT melakukan pengawasan terhadap warganya yang bisa jadi kedatangan pemudik," kata Abdul Halim Muslih.

Pemudik yang nekad masuk Bantul, tambahnya harus menjalani protokol kesehatan, menunjukkan surat bebas covid-19 dan isolasi mandiri selama lima hari dan kemudian tes lagi. (OL-3)

 

Baca Juga

MI/Djoko Sardjono

Kasus Covid-19 di Klaten Kembali Naik

👤Djoko Sardjono 🕔Kamis 06 Mei 2021, 09:21 WIB
Kasus covid-19 di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (5/5), dilaporkan naik lagi. Kali ini, terdapat kasus aktif 78...
 MI/Susanto

Pemkab OKI Perbolehkan Salat Idul Fitri di Masjid dan Lapangan

👤Dwi Apriani 🕔Kamis 06 Mei 2021, 09:15 WIB
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengizinkan warganya melaksanaan salat Ied baik di masjid atau lapangan karena kasus covid-19...
MI/Reza Sunarya

ASN Purwakarta Nekat Mudik Kena Sanksi Pemotongan TKD

👤Reza Sunarya 🕔Kamis 06 Mei 2021, 09:08 WIB
Pemkab Purwakarta telah menyiapkan sanksi kepada ASN yang nekat mudik karena dianggap indisipliner, beruoa pemotongan tunjangan kinerja...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Citarum Mulai Harum

  Sudah tiga tahun Sungai Citarum dikeroyok. Sampah mulai berkurang, air terlihat lebih bersih.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya