Selasa 13 April 2021, 06:58 WIB

Jelang PON XX, Pemprov Papua Larang Warganya Mudik

Mediaindonesia.com | Nusantara
Jelang PON XX, Pemprov Papua Larang Warganya Mudik

MI/Marcell Kelen
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal (kiri)

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Papua akan memberikan sanksi bagi pemudik yang nekat melanggar larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah dalam upaya mencegah penularan covid-19. 
  
"Bagi warga yang nekat mudik Lebaran ada sanksi berupa larangan kembali ke Papua dalam kurun waktu enam bulan semenjak mudik," ujar Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal melalui laman daerah, Selasa (13/4).
  
Wagub Klemen Tinal mengatakan, keputusan larangan mudik ini segera disahkan dalam sebuah surat edaran Gubernur Papua yang akan disosialisasikan kepada 29 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua beberapa hari ke depan.
  
"Ada sanksi tegas bagi masyarakat yang tetap ngotot memaksakan diri untuk mudik, yakni tidak boleh kembali lagi ke Papua dalam kurun waktu enam bulan. Artinya, kami minta tidak ada masyarakat yang keluar dengan alasan apa pun untuk pergi dan lain sebagainya," lanjutr wagub.
  
Wagub Klemen Tinal mengharapkan, semua warga untuk menjaga situasi dengan baik supaya puasa berjalan baik dan umat muslim dapat merayakan Idul Fitri dengan baik. Larangan ini, menurut Wagub Klemen Tinal, dikarenakan keinginan kuat pemerintah daerah untuk mengurangi angka penularan covid-19 yang dalam beberapa bulan mendatang menggelar PON XX 2021.

baca juga: Polisi akan Tindak Tegas Travel Gelap Selama Larangan Mudik 
  

"Sebab dulu penularan covid-19 di sini (Papua) tidak ada. Nah ini bermula dari masyarakat yang ikut kegiatan keagamaan di luar Papua. Pengalaman ini yang kami jadikan pelajaran sehingga mudik Lebaran kita putuskan dilarang," katanya lagi.
  
Karena itu Pemprov Papua  Karena itu, lanjut Wagub Klemen, pihaknya segera memerintahkan instansi yang berhubungan dengan moda transportasi udara maupun laut untuk bisa tegas dalam mengawasi arus keluar masuk orang.
  
"Sekali lagi nanti ada surat edaran gubernur yang diterbitkan, sehingga instansi terkait bisa melakukan pengawasan bahkan eksekusi terkait surat edaran tersebut," pungkasnya. (Ant/OL-3)


 

Baca Juga

Dok. CBiznet

Biznet Hadirkan Internet Cepat untuk Fasilitas Umum di Kupang

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 19 Mei 2021, 02:00 WIB
Adi menuturkan, kerja sama itu mencakup dukungan Biznet dalam penyediaan koneksi WiFi gratis di berbagai fasilitas umum, seperti...
modernpest.comI

Telah Sepekan Delapan Desa di Aceh Diserang Lalat

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 19 Mei 2021, 00:39 WIB
Masyarakat dari delapan desa di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Provinsi Aceh merasa resah dengan munculnya...
MI/Kristiadi

Tahanan Wafat karena Covid-19, Polisi dan Tahanan Di-Swab Antigen

👤Kristiadi 🕔Selasa 18 Mei 2021, 23:22 WIB
Atas kejadian tahanan positif Covid-19 tersebut membuat 30 anggota Polisi dan 12 orang tahanan lain harus menjalani pemeriksaan swab...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Berebut Fulus dari JAKARTA

Jawa Barat menjadi primadona pariwisata bagi warga Jakarta. Namun, sejak pembangunan jalan tol dan terhubung dengan tol trans-Jawa
menyebabkan fulus wisatawan Jakarta terbelah.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya