Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo bertolak ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus memastikan penanganan dampak bencana bencana berjalan dengan baik.
Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (9/4), sekitar pukul 06.00 WIB dan dijadwalkan mendarat di Bandara Frans Seda, Kabupaten Sikka, NTT.
Rencananya, Presiden akan meninjau langsung sejumlah lokasi bencana di provinsi tersebut.
Baca juga: Jokowi Luncurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir NTT dan NTB
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk mengirimkan bantuan sembako ke daerah terdampak bencana di NTT sejak Senin (5/4).
Pasukan TNI pun diterjunkan untuk mengangkut dan mendistribusikan bantuan Presiden. Pada Selasa (6/4), bantuan Presiden tahap pertama sejumlah 5.000 paket sembako berhasil diberangkatkan, sebagian diangkut menggunakan Hercules TNI AU dan sisanya dengan Kapal Perang TNI AL menuju daerah bencana.
Tercatat sebanyak 3.500 paket sembako tersebut pun telah tiba di Adonara dan Lembata. Bantuan langsung dibagikan ke warga terdampak bencana.
Sejumlah 10.000 Sembako bantuan Presiden berikutnya segera disusulkan menunggu kesiapan alat transportasinya.
Selain NTT, Presiden juga mengirimkan bantuan 13.000 paket sembako ke daerah terdampak bencana di Kabupaten Bima Provinsi NTB.
Kota Kupang dan 21 kabupaten di Provinsi NTT dilanda sejumlah bencana akibat dari siklon tropis seroja sejak 2 April sampai dengan 5 April 2021.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat telah menetapkan status tanggap darurat terhitung mulai 6 April sampai 5 Mei 2021.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi NTT antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (Ant/OL-1)
WAKIL Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Landu Leko.
SEBAGAI kabupaten terluas di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas wilayah sekitar 7.000 kilometer persegi, potensi lahan di Kabupaten Sumba Timur belum tergarap maksimal.
Proyek Jalan Inpres Mauponggo-Ngera-Pu’uwada di Nagekeo senilai Rp18 miliar diserahterimakan (PHO) meski rusak. Simak fakta lapangan dan analisis ahli.
DESTINASI wisata religi Patung Yesus di Bukit Gollu Poto, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai ramai dikunjungi menjelang perayaan Paskah, Jumat, 27 Maret 2026.
PRAKIRAAN cuaca Kupang hari ini 24 Maret 2024 dilanda cuaca buruk. Oleh karena itu, aktivitas transportasi laut di wilayah Kupang terganggu di sejumlah perairan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
SEBUAH bangunan sekolah dasar (SD) di Desa Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), roboh.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved