BNN Temukan Ladang Ganja Seluas 9 Hektare di Lhokseumawe

DPR Khawatir Rekrutmen 24 Ribu Prajurit TNI Jadi Pemborosan Anggaran

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.

Seluruh Kejaksaan di Daerah Berproses Terapkan Perpres Perlindungan Jaksa

Pengamanan dari TNI-Polri tidak hanya kepada institusi kejaksaan, tetapi juga kepada para jaksa yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum.

TNI Pastikan Bersikap Netral dan tidak akan Terlibat dalam Pembungkaman Suara Publik

Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.

Kisah Inspiratif Jenderal TNI Agus Subiyanto: Panglima TNI yang tak Lupa Akar

Dengan sorot mata berkaca-kaca, Panglima mengenang sosok ayahnya yang penuh dedikasi sebagai seorang Babinsa dan Danru.

Pengamanan Jaksa, Berikut Perpres 66 dan Respons Pengamat yang Tekankan Pembatasan yang Ketat

Menurut Fahmi, prinsip dasar dari terbentuknya perpres tersebut harus didukung yakni mengerahkan TNI untuk melindungi seluruh komponen Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan tugas.

DPRD Usul Pramono Koordinasi Ke Polisi dan Militer, Bentuk Satgas Anti Tawuran Pakai Dana Hibah

Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.

Anggota DPR Asal Aceh Yakin 4 Pulau Sengketa Mengandung Hidrokarbon

Persoalan mengenai kepemilikan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang sudah disepakati oleh mantan Gubernur Aceh dan Sumatra Utara pada 1992.

Aceh tak Tempuh Jalur Hukum Terkait Sengketa Empat Pulau

Sengketa empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang diklaim sebagai bagian dari Sumut terus bergulir.

Kemendari Segera Kaji Ulang Status Empat Pulau Aceh-Sumut

Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.

JK Tegaskan Penetapan 4 Pulau Aceh untuk Sumut Cacat Formil, Ini Alasannya

Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

Ingat Sejarah, Pemerintah harus Selesaikan Polemik 4 Pulau secara Persuasif

Pemerintah provinsi Aceh, Sumatra Utara, sampai tokoh masyarakat dari kedua daerah itu harus duduk bersama bersama pemerintah pusat untuk menyelesaikan polemik status empat pulau tersebut.

Universitas Syiah Kuala Siap Berkontribusi Tenaga Ahli untuk Penyelesaian Polemik 4 Pulau Antara Aceh Dan Sumatera Utara

Secara sosiologis, situasi ini berisiko menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting