Tudingan PT KS Selundupkan Baja dari Tiongkok Tidak Berdasar

TUDINGAN anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir terhadap PT Krakatau Steel (KS) Persero Tbk terkait penyelundupan baja dari Tiongkok dinilai sangat tidak berdasar dan  tidak masuk akal.

"Sebenarnya sebagai seorang pejabat negara (anggota DPR), Muhammad Nasir harus bisa membuktikan ucapannya soal baja yang dari China tetapi dicap Krakatau Steel. Anggota DPR Muhammad Nasir harus menjelaskan, PT apa di Bekasi, yang beliau datangi, apalagi kalau bon fakturnya dari PT Krakatau Steel. Kok, PT itu bisa tahu, itu baja dari China," ujar pengamat pertambangan Dr Natalis
Situmorang, di sela-sela rapat Dewan Pengurus Nasional (DPN) Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI), Sabtu (27/3/2021).

Natalis selaku Sekretaris Dewan Pakar, DPN MPI mengatakan,  anggota DPR Muhammad Nasir harus bisa mempertanggungjawabkan tudingannya sehingga tidak menjadi fitnah.

"Hal ini penting supaya jangan menjadi fitnah. Apalagi ini masih ditangani Polda Metro Jaya seperti yang disampaikannya. Jangan sampai ini menjadi bola liar yang bisa menekan aparat, karena disampaikan oleh pejabat negara terhormat," ujar Natalis.

Sementara itu, salah salah satu pelaku Usaha Mikro  Kecil dan  Menengah (UMKM) yang selama ini sering membeli produk  PT KS, Awara, membantah tudingan  yang ditujukan terhadap PT KS terkait adanya penyelundupan baja dari Tiongkok.

Awara mengaku, selama ini Direktur Utama (Dirut) PT KS Silmy Karim sangat professional dan dekat dengan para pelaku UMKM  di Cilegon.

Setelah dipegang, Dirut Silmy Karim, kata Awara, PT KS  sudah mengalami banyak perubahan di antaranya PT KS semakin maju. "Terbukti nih, saya sebagai UMKM yang merambah untuk pembelian produk prime  (produk utama) di PTKS saat ini utk membeli mesti ngantri. Berbeda ketika PT. KS sebelumnya yang produknya ada terus tapi sepi peminat dan sulit dijual," ujar Awara.

Menurut Awara, PT KS justru telah melakukan ekspor produk baja Hot Rolled Coil (HRC), Hot Rolled Plate (HRP) dan Hot Rolled Pickled Oil (HRPO) ke Malaysia pada 1 Februari 2021 lalu, melalui pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera, Cilegon Banten.

Selain Malaysia, di tahun 2021 Krakatau Steel akan melakukan ekspor ke Australia maupun ke Eropa untuk negara Italia dan Spanyol. Masing-masing negara berbeda spesifikasi ekspornya. Untuk Malaysia Krakatau Steel mengekspor HRC, HRP, dan HRPO.

Di Australia Krakatau Steel mengekspor HRP, sedangkan HRC diekspor untuk Italia dan Spanyol. "Jadi, PT KS sudah memiliki banyak perubahan dan kemajuan setelah dipegang Dirut Silmy Karim," ujar Awara.

Terkait ini, Dirut PT KS Silmy Karim membantah keras  tudingan yang disebut merugikan negara hingga Rp10 triliun.  Sejak diangkat menjadi orang nomor satu PT KS  pada September 2018, Silmy mengaku tidak pernah menemukan atau melakukan aksi penyelundupan tersebut.

"Selama saya menjabat 2,5 tahun, Krakatau Steel tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan," tegas Silmy.

Justru, lanjut Silmy, Krakatau Steel sangat mengecam keras derasnya impor produk baja asal Negeri Tirai Bambu ke Indonesia. "Dan terus berupaya agar industri baja Indonesia mendapatkan dukungan dan proteksi dari pemerintah," katanya.

Silmy memastikan, berdasarkan data yang ia miliki, tidak ada produk jadi atau baja asal Tiongkok yang dicap dengan logo Krakatau Steel.

"Sangat tidak logis tuduhan itu dilayangkan ke Krakatau Steel yang sejak dulu selalu memerangi unfair trade untuk baja impor khususnya dari China," tegasnya.

Kendati demikian, Silmy memastikan, Krakatau Steel akan menindaklanjuti tuduhan ini dan terus melakukan pengecekan terkait hal tersebut.

"Kami berharap hal ini dapat ditindaklanjuti dan kami akan bersikap kooperatif jika ada penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib dalam menemukan kebenaran," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa ada potensi uang negara yang hilang hampir Rp10 triliun akibat impor baja dari Tiongkok. Adapun modus yang dilakukan dengan cara mengecap baja impor asal Tiongkok dengan merek Krakatau Steel.

"Mereka melebur bajanya dari China tetapi barang dari China ini sudah dicap dengan merek Krakatau Steel. Ada harga selisih yang dinikmati Krakatau Steel dan pengemplangan pajak. Sekarang kasusnya ada di Polda Metro hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan  Dirjen Migas Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Dirut PT  Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Dirut PT Krakatau Steel (Persero), dan Dirut PT Krakatau Daya Listrik. (OL-13)

Baca Juga: Impor Baja Turun, Krakatau Steel Genjot Pangsa Pasar