Sinergi Lintas Lembaga Negara Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau Krakatau Steel Group (KRAS) menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi bisnis serta memperkuat operasional industri baja nasional melalui sinergi strategis lintas lembaga negara. Komitmen tersebut tercermin saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI bersama Danantara Asset Management dan Badan Pengaturan BUMN ke Krakatau Steel Group di Cilegon, Kamis (12/3).

Kunjungan ini untuk meninjau langsung perkembangan operasional usaha sekaligus progres revitalisasi fasilitas produksi perseroan.
Wakil Ketua DPR RI Prof Nurdin Halid mengatakan kunjungan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kembali kedaulatan industri baja nasional, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPR RI sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Krakatau Steel pada awal Februari lalu “Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kinerja perseroan agar semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung industri baja nasional,” ujarnya.

Ia bersama Komisi VI DPR RI juga mengepresiasi kinerja perseroan yang pada 2026 ini melakukan penguatan restrukturisasi guna melanjutkan transformasi perusahaan yang dinilai berhasil selama 2025.
“Capaian kinerja dan langkah transformasi perseroan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat industri strategis nasional,” tambah Nurdin.

Baca juga : Gandeng Jamdatun, Krakatau Steel Perkuat Mitigasi Risiko

Ia juga menegaskan dalam RDP itu, Komisi VI DPR RI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, agar tak menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi industri baja nasional.

Seperti diketahui, sebagai bagian upaya transformasi bisnis perseroan, Badan Pengelola Investasi Danantara menyalurkan fasilitas Pinjaman Pemegang Saham (Shareholder Loan/SHL) kepada Krakatau Steel senilai Rp4,93 triliun untuk memperkuat likuiditas serta mendukung peningkatan kapasitas operasional.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan melaporkan hingga minggu pertama Maret 2026, dana SHL yang ditarik mencapai Rp4,367 triliun. Sebagian besar dana dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku produksi senilai Rp4,050 triliun atau setara sekitar 477.000 ton dengan sekitar 40% material telah tiba untuk mendukung kegiatan produksi perseroan.
Selain itu, fasilitas pembiayaan tersebut juga mendukung pelaksanaan program transformasi perusahaan, termasuk program Golden Handshake senilai Rp91 miliar. Adapun sisa fasilitas sebesar Rp849 miliar akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dalam Perjanjian SHL.

Pada kesempatan itu, Akbar menekankan pentingnya penguatan ekosistem industri baja nasional yang terintegrasi guna menghadapi dinamika geopolitik global serta meningkatnya persaingan industri baja dunia.

“Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing global,” tutup Akbar yang juga Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) serta Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) tersebut. (H-2)