MUNCUL dugaan adanya penyalahgunaan vaksinasi covid-19 di Bali. Dugaan itu terlihat dari kurangnya stok vaksin di fasilitas kesehatan yang seharusnya diberikan kepada tenaga kesehatan, ASN, lansia, dan kelompok pelayan publik. Dari laporan warga, ada beberapa anggota DPRD di Bali diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam pelaksanakan vaksinasi ini. Sebagai anggota dewan, mereka membawa istri, anak, menantu, ipar dan lainnya untuk ikut divaksinasi.
Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Kory mengatakan, sesungguhnya anggota dewan atau ASN yang datang ke tempat vaksin dengan membawa keluarganya adalah hal yang normal saja, sejauh kuota vaksin itu memungkinkan.
"Kalau menurut saya, semakin banyak orang cepat divaksin semakin baik. Tetapi harus ada prioritas. Sekarang soal skala prioritas. Karena percuma saja dia divaksin tapi keluarganya tidak divaksin sama saja. Saat dia pulang ke rumah, maka akan kembali bersentuhan dengan orang yang belum divaksin. DPR itu orang yang bersentuhan langsung dengan masyarkat, jadi wajarlah mereka membawa keluarganya," bela Nyoman Sugawa Kory di Denpasar, Rabu (24/3/2021).
Untuk meminimalisir hal ini, Sugawa Kory meminta agar pos atau titik vaksin harus sudah sampai ke tingkat desa atau Banjar.
"Kami mendengar Pemprov Bali sudah turun pelayanan vaksin sampai ke tingkat banjar. Sekarang sudah sampai di tingkat desa dan dusun. Pertimbangannya adalah orang yang bersentuhan dengan masyarakat. Logikanya harus divaksin dengan istri, anak dan anggota keluarganya," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah pusat untuk program prioritas vaksin di Bali. Hal berbeda ditegaskan anggota DPRD Bali Dapil Tabanan, I Made Supartha. Menurutnya vaksin jangan sampai dimanipulasi karena hal ini masalah kemanusiaan.
"Terutama para pejabat-pejabat. Di mana posisinya? Apakah betul-betul untuk kepentingan masyarakat dalam masa pandemi ini? Atau manipulasi, bisnis dan sebagainya? Jadi kami di DPRD, terutama vaksin ini diberikan kebijakan. Jangan didramatisir lagi," tuturnya.
Sedangkan Anggota DPRD Bali Partai Nasdem Dapil Buleleng Dr. Somvir menambahkan, mestinya vaksinasi tidak hanya dilakukan pihak pemerintah saja tetapi lebih dipermudah untuk didapat.
"Berikan juga kesempatan kepada swasta. Atau perbanyak posko untuk penerimaan vaksin. Kalau swasta diberi kesempatan melayani vaksin, jangan kenakan biaya, gratis seperti pemerintah," ujarnya.
baca juga: Komunitas Rokok Tuntut Percepatan Vaksinasi Covid-19
Anggota DPRD Bali, Ketut Suwandhi juga angkat bicara terkait dugaan rumah sakit nakalyang meng-covid-kan pasien untuk meraup keuntungan dari uang pemerintah. Bahkan parahnya menurut Suwandi, pasien yang meninggal dunia juga di-covid-kan. Pihaknya berharap, aparat keamanan menyelidiki informasi atau isu isu yang berkembang di masyarakat di masa pandemi ini.
"Jika ada rumah sakit seperti itu, maka tindakan berupa sanksi sesuai kesalahannya. Beri sanksi sesuai bobot kesalahan. Kalau memang fatal, ya izinnya dicabut," tegasnya. (OL-3)
