PENYIDIK Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara meminta keterangan tiga kepala SMK sebagai saksi korupsi anggaran pengadaan kapal nautika dan bantuan simulator yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Imran Yakub. Ketiga kepala sekolah adalah Kepala SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, Samiun Usman, Kepala SMK Negeri 1 Halmahera Barat, Niklas R Dimara, dan Kepala SMK Halmahera Timur (sekolah swasta), Rasid Hayat Idris.
Ketiganya diminta penjelasan terkait penerimaan bantuan simulator dan pengadan proyek kapal nautika. Usai diperiksa, Kepsek SMK Negeri 1 Halmahera Barat, Niklas R. Dimara mengatakan ia bersama dua kepaal sekolah lainnya diperiksa terkait alat simulator.
"Kita diperiksa, tapi semuanya sudah selesai. Maka kita datang ke Kejati hanya dimintai keterangan ulang," kata Niklas, Kamis (25/2).
Niklas menuturkan, SMK Negeri 1 Halmahera Barat hanya menerima bantuan alat simulator saja. Sementara SMKN 1 Halmahera Selatan dan SMK Swasta Halmahera Timur menerima bantuan kapal.
baca juga: Mantan Kadis Dikbud Maluku Utara Diperiksa
Sementara Aspidsus, M. Irwan Datuiding membenarkan pemeriksaan tiga kepala sekolah terkait dengan kasus pengadaan kapal nautika dan simulator di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019. .
"Pemeriksaan ini bukan pertama kali tapi sudah ketiga kalinya. Mereka sudah diperiksa tiga kalo Pemeriksaan mereka sebagai saksi," kata Irwan.
Proyek pengadaan kapal nautika di lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan Maluku Utara diberikan kepada tiga SMK pada 2019 melalui dana alokasi khusus senilai Rp7,8 miliar.
"Proyek itu dikerjakan oleh PT Tamalanrea Karsatama pemenang tender proyek pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga SMK, yakni SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Sanana di Kepulauan Sula dan SMK Negeri 1 Halmahera Barat," pungkasnya. (OL-3)
